Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengatakan peluncuran Program Kredit Kukar Idaman (KKI) untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam permodalan sekaligus sebagai upaya agar masyarakat terhindar dari rentenir.
“Program KKI dalam rangka mendukung permodalan pelaku usaha, baik usaha mikro yang sudah berjalan atau baru memulai. Pemkab Kukar memfasilitasi bagaimana warga kita tidak ada lagi yang terlilit utang pada rentenir,” kata Edi Damansyah di Tenggarong, Jumat.
Dia mengatakan dalam pelaksanaan program KKI tersebut, Pemkab Kukar bekerja sama dengan Bank Kaltimtara yang memberikan permodalan tanpa bunga.
Banyak masyarakat belum mengetahui program KKI, oleh karena itu, segera dilakukan sosialisasi hingga kecamatan-kecamatan.
Ia menjelaskan program KKI, selain membantu permodalan, juga memberikan edukasi budaya menabung karena di dalam kredit diwajibkan menabung minimal Rp100 ribu per bulan.
Saat ini, katanya, kebijakan sudah bergeser, yang awalnya transaksi tunai, kini jadi nontunai. Hal tersebut bagian dari sinergi kebijakan nasional dalam rangka percepatan akses keuangan daerah yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kami bersyukur Kabupaten Kukar terpilih oleh OJK Kaltim untuk penerapan kebijakan ini, kebijakan seiring dengan program prioritas kami, Usaha Kecil Idaman," ujar Edi Damansyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
“Program KKI dalam rangka mendukung permodalan pelaku usaha, baik usaha mikro yang sudah berjalan atau baru memulai. Pemkab Kukar memfasilitasi bagaimana warga kita tidak ada lagi yang terlilit utang pada rentenir,” kata Edi Damansyah di Tenggarong, Jumat.
Dia mengatakan dalam pelaksanaan program KKI tersebut, Pemkab Kukar bekerja sama dengan Bank Kaltimtara yang memberikan permodalan tanpa bunga.
Banyak masyarakat belum mengetahui program KKI, oleh karena itu, segera dilakukan sosialisasi hingga kecamatan-kecamatan.
Ia menjelaskan program KKI, selain membantu permodalan, juga memberikan edukasi budaya menabung karena di dalam kredit diwajibkan menabung minimal Rp100 ribu per bulan.
Saat ini, katanya, kebijakan sudah bergeser, yang awalnya transaksi tunai, kini jadi nontunai. Hal tersebut bagian dari sinergi kebijakan nasional dalam rangka percepatan akses keuangan daerah yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kami bersyukur Kabupaten Kukar terpilih oleh OJK Kaltim untuk penerapan kebijakan ini, kebijakan seiring dengan program prioritas kami, Usaha Kecil Idaman," ujar Edi Damansyah.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021