Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020.
Penyerahan Opini WTP atas LKPD Pemprov Kaltim dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar kepada Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (31/05).
Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekprov beserta jajaran Pemprov Kaltim atas kerja sama yang baik dalam membantu BPK RI melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19.
"Kaltim ini salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia, termasuk indikator kemakmuran yang menjadi konsen saya, yaitu kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan empat indikator masih tinggi diatas rata-rata nasional," jelas Harry Azhar.
Ia mengatakan walaupun kondisi pandemi dan angka kemiskinan serta pengangguran ada kenaikan, tetapi IPM Kaltim di peringkat tiga nasional," jelas Harry Azhar.
Harry menjelaskan WTP adalah semacam minimum requirement yang menunjukkan tata kelola keuangan negara.
Sedangkan indikator kemakmuran, menunjukan tata kelola pemanfaatan keuangan negara yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan pantas dan wajar untuk bersyukur atas telah diterimanya Opini WTP atas LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020.
"Mudah-mudahan seterusnya dipertahankan. Tapi yang jelas Opini WTP bukanlah akhir dari perbaikan akuntabilitas, ini merupakan landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Isran.
Isran mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRD Kaltim yang telah bersinergi dengan Pemprov Kaltim, sehingga predikat WTP ini diraih selama 8 kali.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
Penyerahan Opini WTP atas LKPD Pemprov Kaltim dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar kepada Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (31/05).
Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekprov beserta jajaran Pemprov Kaltim atas kerja sama yang baik dalam membantu BPK RI melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19.
"Kaltim ini salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia, termasuk indikator kemakmuran yang menjadi konsen saya, yaitu kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan empat indikator masih tinggi diatas rata-rata nasional," jelas Harry Azhar.
Ia mengatakan walaupun kondisi pandemi dan angka kemiskinan serta pengangguran ada kenaikan, tetapi IPM Kaltim di peringkat tiga nasional," jelas Harry Azhar.
Harry menjelaskan WTP adalah semacam minimum requirement yang menunjukkan tata kelola keuangan negara.
Sedangkan indikator kemakmuran, menunjukan tata kelola pemanfaatan keuangan negara yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan pantas dan wajar untuk bersyukur atas telah diterimanya Opini WTP atas LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020.
"Mudah-mudahan seterusnya dipertahankan. Tapi yang jelas Opini WTP bukanlah akhir dari perbaikan akuntabilitas, ini merupakan landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Isran.
Isran mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRD Kaltim yang telah bersinergi dengan Pemprov Kaltim, sehingga predikat WTP ini diraih selama 8 kali.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021