Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paser menggelar silaturahmi dengan pimpinan forum organisasi masyarakat mitra pemerintah daerah setempat,membahas persoalan-persoalan terkini terkait kondisi daerah.
Pertemuan silaturahmi difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser itu pertama kali digelar sejak Bupati Paser dr Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Paser Hj.Syarifah Masitah Assegaf dilantik.
Adapun pimpinan forum mitra pemerintah yang hadir diantaranya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Abu Bakar Syam, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Abdullah, dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Zulkifli. Masing-masing ketua forum menyampaikan tugas forum yang dipimpinnya.
"FKUB memiliki tugas menjaga kerukunan antar umat beragama agar tercipta kondisi harmonis di masyarakat, " kata Abu Bakar Syam, Senin (5/4) di Pendopo Kabupaten.
Pada kesempatan itu Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Zulkifli mengatakan FKDM memiliki tugas mendeteksi dini potensi konflik agar tidak meluas.
Sedangkan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Abdullah menyatakan tugas FPK menjalin komunikasi antar etnis dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
Sementara Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf meminta kepada ketiga forum mitra pemerintah itu untuk membentuk organisasinya hingga tingkat desa.
"Karena forum-forum ini sangat penting keberadaannya dalam menjaga keutuhan NKRI, " kata Masitah.
Dia juga meminta pertemuan Forkopimda dengan forum mitra pemerintah dilakukan sebulan sekali agar persoalan daerah dapat segera ditangani secara dini.
“Jangan sampai ada masalah, pertemuan baru digelar. Apalagi saya melihat FKUB, FKDM, dan FPK ini punya peran penting memberi masukan kepada pemerintah secara dini, cepat, sebagai bentuk antisipasi,” ujarnya.
Pada pertemuan itu juga dibahas masalah sengketa tanah pembangunan rumah ibadah Pura. Oleh karena itu Wakil Bupati Masitah minta badan Kesbangpol segera menindaklanjuti persoalan Pura dengan cara bermusyawarah.
“Kita jalin komunikasi dengan Polres, Kejaksaan, dan Kodim agar masalah ini bisa selesai,” kata Masitah.
Sementara Dandim 0904 Tanah Grogot Letkol Czi Widya Wijanarko menilai dalam mengantisipasi konflik diperlukan langkah pendekatan kekeluargaan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama.
"Permasalahan yang ada selama ini, berawal dari masyarakat desa. Oleh karena itu ia menilai forum-forum mitra pemerintah untuk dapat didukung anggaran operasionalnya untuk pembentukan forum di tingkat desa," katanya.
Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Paser dengan pimpinan forum organisasi masyarakat mitra pemerintah daerah dihadiri Wakil Bupati Paser,Syarifah Masitah, Kapolres Paser AKBP Eko Susanto, Dandim 0904 Letkol Czi Widya Wijanarko, Wakil Ketua DPRD Paser Abdullah, dan Kepala Kejaksaan Negeri Paser Judhy Ismono. (adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
Pertemuan silaturahmi difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser itu pertama kali digelar sejak Bupati Paser dr Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Paser Hj.Syarifah Masitah Assegaf dilantik.
Adapun pimpinan forum mitra pemerintah yang hadir diantaranya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Abu Bakar Syam, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Abdullah, dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Zulkifli. Masing-masing ketua forum menyampaikan tugas forum yang dipimpinnya.
"FKUB memiliki tugas menjaga kerukunan antar umat beragama agar tercipta kondisi harmonis di masyarakat, " kata Abu Bakar Syam, Senin (5/4) di Pendopo Kabupaten.
Pada kesempatan itu Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Zulkifli mengatakan FKDM memiliki tugas mendeteksi dini potensi konflik agar tidak meluas.
Sedangkan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Abdullah menyatakan tugas FPK menjalin komunikasi antar etnis dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
Sementara Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf meminta kepada ketiga forum mitra pemerintah itu untuk membentuk organisasinya hingga tingkat desa.
"Karena forum-forum ini sangat penting keberadaannya dalam menjaga keutuhan NKRI, " kata Masitah.
Dia juga meminta pertemuan Forkopimda dengan forum mitra pemerintah dilakukan sebulan sekali agar persoalan daerah dapat segera ditangani secara dini.
“Jangan sampai ada masalah, pertemuan baru digelar. Apalagi saya melihat FKUB, FKDM, dan FPK ini punya peran penting memberi masukan kepada pemerintah secara dini, cepat, sebagai bentuk antisipasi,” ujarnya.
Pada pertemuan itu juga dibahas masalah sengketa tanah pembangunan rumah ibadah Pura. Oleh karena itu Wakil Bupati Masitah minta badan Kesbangpol segera menindaklanjuti persoalan Pura dengan cara bermusyawarah.
“Kita jalin komunikasi dengan Polres, Kejaksaan, dan Kodim agar masalah ini bisa selesai,” kata Masitah.
Sementara Dandim 0904 Tanah Grogot Letkol Czi Widya Wijanarko menilai dalam mengantisipasi konflik diperlukan langkah pendekatan kekeluargaan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama.
"Permasalahan yang ada selama ini, berawal dari masyarakat desa. Oleh karena itu ia menilai forum-forum mitra pemerintah untuk dapat didukung anggaran operasionalnya untuk pembentukan forum di tingkat desa," katanya.
Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Paser dengan pimpinan forum organisasi masyarakat mitra pemerintah daerah dihadiri Wakil Bupati Paser,Syarifah Masitah, Kapolres Paser AKBP Eko Susanto, Dandim 0904 Letkol Czi Widya Wijanarko, Wakil Ketua DPRD Paser Abdullah, dan Kepala Kejaksaan Negeri Paser Judhy Ismono. (adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021