Penajam Paser Utara seriusi SDGs sambut IKN

Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, serius melakukan pembangunan desa berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan mengutamakan data sebagai pijakan, guna menyambut perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.


"Untuk mematangkan perencanaan pembangunan harus didukung dengan data akurat," ujar Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosbudmas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU I Gusti Putu Agus Dharma di Samarinda, Kamis.

 

Untuk itu, pendataan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh desa, sehingga desa bisa dibantu oleh pendamping dalam melakukan pendataan di bidang apapun seperti infrastruktur, pariwisata, pendidikan, dan lainnya.

 

Dalam SDGs secara global terdapat 17 tujuan, sedangkan Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menambahkan satu tujuan untuk menggenjot pembangunan desa.

 

Dari tambahan ini, maka khusus untuk pembangunan berkelanjutan di desa terdapat SDGs ke-18, yakni Kelembangaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

 

Ia melanjutkan, SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia dengan tujuan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 

 

Selain pendataan dalam rangka SDGs, lanjutnya, DPMD Kaltim juga fokus meningkatkan Indeks Desa Mandiri (IDM), meski saat ini di PPU tidak ada desa yang berstatus Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

 

Berdasarkan IDM yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT, lanjutnya, dari 30 desa di PPU, saat ini terdapat 18 desa berstatus Berkembang, 9 desa berstatus Maju, dan 3 desa menyandang gelar Mandiri.

 

"Jadi kami masih punya PR untuk mendongkrak 18 desa yang masih berstatus Berkembang itu, beberapa di antaranya kita tingkatkan menjadi Maju, kemudian yang Maju kita dongkrak supaya bisa menjadi Mandiri," ucap Gusti.

 

Hal ini dikatakan Gusti setelah mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Hotel Midtown Samarinda. Acara ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim.(ADV)