Kemarin, DPR terima surat Baiq hingga JK apresiasi Jokowi-Prabowo

Kemarin, DPR terima surat Baiq hingga JK apresiasi Jokowi-Prabowo

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko secara simbolis menerima surat dukungan amnesti Baiq Nuril di Kantor KSP, Jakarta, Senin. (15/07/2019). (ANTARA/Kuntum Khaira Riswan)

Jakarta (ANTARA) - Kemarin, Senin (15/7/2019) sejumlah berita politik menjadi perhatian pembaca, mulai dari DPR terima surat Presiden terkait Baiq Nuril hingga Wapres JK apresiasi kebesaran hati Jokowi dan Prabowo untuk bertemu

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

DPR terima surat Presiden terkait Baiq Nuril

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo, yang meminta pertimbangan pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril.

"Surat tersebut sudah masuk dari Istana," kata Indra di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan setelah Kesekjenan DPR menerima surat Presiden tersebut, maka langsung diteruskan kepada Ketua DPR RI. Menurut dia, prosedur selanjutnya adalah pada Selasa (16/7) pagi, surat tersebut akan langsung dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Selengkapnya di sini

Wapres JK apresiasi kebesaran hati Jokowi dan Prabowo untuk bertemu

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi kebesaran hati Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk bertemu satu sama lain usai kontestasi Pilpres 2019.

“Pada Sabtu lalu, bertemunya Pak Presiden dengan Pak Prabowo juga mendamaikan kehidupan politik bangsa ini. Oleh karena itu kita harus menghargai kedua tokoh itu atas kebesaran hati untuk bersatu demi kesatuan bangsa ini,” kata Wapres saat memberikan Pembekalan Capraja TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Wapres mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut menjadi penanda bahwa dinamika politik di Indonesia semakin membaik, khususnya pascapenyelenggaraan Pilpres 2019.

Selengkapnya di sini

Presiden Jokowi perintahkan para menteri antisipasi dampak kekeringan

Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi pada musim kemarau 2019.

"Saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

FPI sebut Ijtima Ulama ke-4 usung semangat perjuangan

Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman menegaskan pelaksanaan Ijtima Ulama ke-4 mengusung semangat perjuangan dan tata nilai anti diskriminasi, anti kecurangan dan anti kezaliman.

“Sejak awal para ulama ingin memperjuangkan keadilan dan kesamaan, kepada yang lemah kita bantu dan kuat kita persilahkan untuk berusaha sendiri di semua bidang,” kata Munarman dalam jumpa pers persiapan Ijtima Ulama ke-4 di Jakarta, Senin.

Munarman menegaskan sejak awal para ulama memperjuangkan tentang tata nilai, bukan terfokus atau bukan terseret dalam politik praktis perebutan kekuasaan.

Selengkapnya di sini

MK dengar jawaban KPU untuk 68 perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 68 perkara, pada Senin (15/7), dengan agenda pemeriksaan persidangan.

"Agenda hari ini untuk 68 perkara PHPU adalah pemeriksaan persidangan, yang terbagi pada tiga ruang sidang panel di Gedung MK," ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Pewarta : Kuntum Khaira Riswan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019