"Setelah tersangka kami periksa, kami langsung tahan di Rutan Polda Bali agar tidak melarikan diri, selama 20 hari ke depan," kata Direktur Reskrimum Polda Kombes Pol. Andi Fairan di Mapolda Bali, Kamis sore.
Tersangka sempat dikirimi surat pemanggilan pada tanggal 9 April 2019. Namun, kata dia, tersangka tidak datang memenuhi panggilan Polda Bali. Pada tanggal 10 April 2019, tersangka mengirim surat untuk dilakukan penundaan pemanggilan hingga 18 April 2019.
Namun, saat dimonitor jajaran Polda Bali pada tanggal 8 April 2019 bahwa tersangka justru ketahuan mau melarikan diri. "Jadi, Rabu (10/4), kami langsung membuat surat penangkapan karena kami khawatir tersangka melarikan diri," ujarnya.
Andi menegaskan bahwa penetapan Alit Wiraputra menjadi tersangka sudah dikeluarkan Polda Bali, Kamis (11/4), setelah gelar perkara pada hari Jumat (6/4). Selan itu, juga telah mengeluarkan daftar cekal agar dia tidak bepergian ke luar Bali.
Sementara itu, tersangka Alit Wiraputra membantah dirinya pergi ke Jakarta untuk melarikan diri keluar negeri.
"Kalau saya melarikan diri, tidak mungkin saya ada di sini," ujar Alit.
Ia berdalih pergi ke Jakarta karena ada urusan bisnis. Dengan demikian, tidak benar dia melarikan diri dalam kasus ini karena pihaknya telah dijadwalkan pemeriksaan pada tanggal 18 April 2019.
Kasus ini bermula terjadi kesepakatan saling pengertian tentang kerja sama antara tersangka dan korban Sutrisno Lukito Disastro dan Abdul Satar selaku pengembang dan pemilik dana untuk mengurus proses perizinan ke Pemprov Bali terkait dengan izin pelebaran kawasan Pelabuhan Pelindo Benoa, 26 Januari 2016.
Antara tersangka dan korban lantas membentuk PT Bangun Segitiga Mas (BSM) yang rencananya bekerja sama dengan PT Pelindo III, bahkan tersangka siap membuat drafnya untuk diajukan ke PT Pelindo III.
"Yang mengurus izin-izin audiensinya dengan Gubernur dan Wagub Bali saat itu adalah tersangka dan yang mengurus rekomendasi dari Gubernur juga oleh tersangka," ujarnya.
Namun, dalam kesepakatan itu, korban akan mencairkan uang Rp30 miliar untuk biaya operasional sampai izin itu keluar dari Gubernur Bali saat itu. Akan tetapi, pembayaran pertama diberikan korban kepada tersangka Rp6 miliar untuk audiensi dengan Gubernur Bali saat itu. Pembayaran tahap kedua Rp10 miliar juga diterima tersangka untuk mendapatkan izin rekomendasi dari Gubernur.
"Yang menjadi masalah, sampai kucuran dana tahap kedua ini diberikan korban kepada tersangka, rekomendasi dari Gubernur Bali saat itu tidak kunjung keluar sehingga saat batas waktu perjanjian 6 bulan lamanya, izin rekomendasi itu tidak keluar dari Gubernur. Oleh karena itu, korban melaporkan," ujarnya.
Polda Bali juga sempat melakukan penyelidikan dan bertanya kepada pihak Pelindo III terkait dengan apakah adanya kerja sama dengan pihak ketiga atau PT BSM itu. Namun, ditegaskan dari Pelindo III tidak ada kerja sama karena proyek itu langsung dari Kementerian Perhubungan sehingga dana untuk pengembangan pelabuhan itu sudah diambilalih BUMN.
"Dari informasi inilah, kami menyimpulkan ada unsur penipuan yang dilakukan tersangka dan Pelindo III juga tidak ada niat kerja sama dengan swasta karena di sana untuk pengembangan Pelabuhan Benoa langsung dari kementerian," ujarnya.
Tersangka dalam kasus ini menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak kedua dalam pengurusan izin prinsip itu dan tidak ada orang lain sehingga uang itu patut diduga dinikmati tersangka sendiri. Namun, kalau tersangka berdalih dibagikan kepada orang lain, itu urusan tersangka.
Selain itu, dari Bapedda Bali sendiri saat pihak Polda Bali meminta keterangan menyebut tidak pernah memberikan rekomendasi dari Gubernur Bali kepada PT BSM untuk mengerjakan proyek pengembangan Pelabuhan Benoa seluas 400 hektare.
Pewarta: Naufal Fikri Yusuf
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
