"Kunci sukses Pemilu di negara kita ini adalah tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak 2019," kata Tjahjo saat menjadi narasumber dalam Rakor Kadiv Propam Polri dan Rakortek POM TNI se-Indonesia, di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, partisipasi masyarakat pada Pemilu 2004 sebesar 84 persen, Pemilu 2009 sebesar 71 persen dan Pemilu 2014 sebesar 74 persen.
"Semoga tingkat partisipasi Pemilu sekarang ini harus terus meningkat sesuai targetan penyelenggara pemilu sebesar 77,5 persen," harapnya.
Saat ini, kata dia, Kemendagri telah menyiapkan strategi agar pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP-el dapat menyalurkan hak suaranya pada 17 April 2019.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat pemilih pemula atau warga yang berusia 17 tahun pada 1 Januari 2018 hingga 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 orang.
Hal ini terus diantisipasi Kemendagri dengan berbagai upaya salah satunya gerakan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah, kampus, maupun pesantren.
"Termasuk pemilih pemula. Kami sudah dukung melalui jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah, supaya hak suara mereka tersalurkan dan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih," kata Tjahjo.
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Kemendagri mendorong dan memberikan dukungan dengan berbagai cara.
Pertama, sosialisasi teknis pemilihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kedua, memberikan pemahamam kepada pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilu 2019, agar masyarakat bisa mendapatkan iklim yang kondusif pada saat pesta rakyat berlangsung
Ketiga, kata Tjahjo, menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
Keempat, menyosialisasikan pentingnya Pemilu 2019 melalui berbagai media, cetak dan elektronik untuk tingkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019.
Tjahjo juga menyadari dari setiap gelaran Pemilu tidak terlepas dari dinamika dan persoalan yang harus cepat dan tepat diantisipasi, seperti tingkat partisipasi pemilih, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), daerah rawan konflik, daerah rawan bencana dan ancaman racun demokrasi.
"Netralitas ASN harus benar-benar ditekankan, jangan sampai profesionalitas ASN ternoda dalam masa kampanye ini, karena ada sanksi," katanya.
Untuk daerah rawan Pemilu juga harus diantisipasi terutama juga oleh TNI dan Polri, seperti di Papua.
"Kita juga harus mewaspadai adanya racun demokrasi, yakni politik uang, kampanye dengan ujaran kebencian, kampanye dengan fitnah dan politisasi SARA. Makanya harus disadarkan, harus dilawan dan tindak secara hukum," tegas Tjahjo.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
