MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatanJakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ma'ruf Amin mengingatkan Ketua MUI DKI Jakarta agar tidak menggunakan lembaga MUI sebagai kendaraan politik.
"MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat.
MUI DKI Jakarta sebelumnya menjadi penyelenggara acara doa bagi bangsa Munajat 212 di Monas, Kamis (23/2). Acara itu ditengarai bernuansa politis.
Ma'ruf mengatakan acara Munajat tidak masalah, asalkan tidak ada upaya menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. Ma'ruf yang juga merupakan cawapres RI menegaskan dirinya pun tidak pernah mau menggunakan MUI sebagai kendaraan berpolitik.
"Saya ini Ketua Umum MUI, saya cawapres, tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya, MUI biar independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan," kata dia.
Lebih jauh Ma'ruf menekankan aksi 212 untuk membela fatwa yang dibuatnya sudah selesai, namun memang dipersilakan untuk bermunajat atau bersilaturahim.
"Yang membuat fatwa saya, yang dibela fatwa yang saya buat. Sudah selesai penegakan hukumnya, tapi kalau untuk bermunajat, bersilaturahim tidak ada masalah, yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik," kata dia.
Ma'ruf sendiri mengaku tidak pernah diundang menghadiri acara Munajat 212 tersebut. Dia menduga munajat itu dihadiri alumni 212 yang lain.
Baca juga: PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis di Munajat 212
Baca juga: Waketum MUI berharap Malam Munajat 212 tidak bermuatan politik praktis
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019
