Jakarta (ANTARA News) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menekankan bahwa program pemagangan cara efektif untuk pengembangan sumber daya manusia guna memenuhi permintaan tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Program pemagangan menjadi salah satu upaya penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemagangan pun mempercepat penyerapan penggangguran untuk untuk masuk ke dunia kerja," kata Menaker saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Vokasi Nasional dan Komite Vokasi Daerah Program Pelatihan Vokasi di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Jakarta, Kamis.

Dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Menaker mengaku menargetkan mampu menggelar program pemagangan bagi 400.000 orang yang didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta industri terkait.

Untuk mencapai target itu, Kemnaker harus menyiapkan setidaknya 8.000 mentor dari kalangan industri.

Menaker mengatakan dalam menjalankan program pemagangan, pemerintah membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan terkait. Pemagangan menjadi awal untuk menciptakan panutan pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri.

"Kita harus benar-benar membuat `role model` yang bagus dalam pemagangan dan signifikan secara jumlah, karena Presiden Jokowi juga menghendaki hal ini," tutur Hanif.

Untuk mencapai hal tersebut, Menaker menekankan pentingnya dilakukan penguatan komite vokasi supaya komitmennya betul-betul diperkuat dan bukan hanya tanda tangan Nota Kesepahaman (MOU) tapi juga ada motivasi untuk mencari cara supaya terus maju.

Selain itu, papar Menaker, perlu ada sosialisasi ke masyarakat supaya mereka tahu bahwa pemagangan bisa menjadi alat untuk masuk dunia kerja, bukan hanya sekolah saja.

"Jika orang tua memdorong anak-anaknya untuk magang akan lebih bagus. Oleh karenanya harus dikokohkan sistem magang yang dibuat," ujarnya.

Sementara itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal, peserta magang harus didampingi oleh instruktur pemagangan yang berasal dari industri.

"Peran aktif industri sangat penting, selain menyediakan tempat magang juga menyediakan instruktur pemagangan. Selain itu, praktisi akademis juga sangat membantu dengan memberikan saran dan ide, sehingga pemagangan akan berhasil dengan baik," ucap Menaker.

Pemerintah juga berharap pihak swasta dapat berinvestasi kepada peningkatan keterampilan tenaga kerja baik melalui penyelenggaraan pelatihan maupun melalui program pemagangan.

"Pemerintah mengajak kalangan dunia usaha dan industri yang berasal dari dalam maupun luar negeri (PMA) agar mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan membangun sistem pelatihan kerja dan sertifikasi profesi secara terpadu bagi pekerja Indonesia," kata Hanif.

Keterlibatan dunia usaha dan industri dibutuhkan untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi kerja serta memenuhi permintaan kebutuhan pekerja yang terus meningkat di tengah pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek pembangunan yang terus digenjot di berbagai daerah.

"Kami berharap investasi yang telah ada dapat ditingkatkan, termasuk investasi SDM, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi semakin luas dan memberikan transfer kemampuan bagi pekerja Indonesia di berbagai sektor usaha," kata Hanif.

Sementara itu, Ketua Komite Pelatihan Vokasi Anton Supit menekankan peran aktif komite vokasi daerah sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemagangan, oleh karena itu perlu adanya komitmen yang tinggi dari mereka.

"Komite vokasi daerah merupakan ujung tombak, yang paling penting adalah perubahan `mindset` (pola pikir) sehingga mereka bisa melakukan langkah nyata dan inovasi terkait pemagangan," ungkap Anton.

Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bob Azzam menjelaskan pentingnya untuk menyatukan unsur pemerintah dan industri supaya bisa bekerja sama guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di daerah.

"Salah satu kendala penyerapan tenaga kerja adalah karena adanya ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan industri untuk menyusun kurikulum bersama," kata Bob Azzam.

Baca juga: Menaker akan perkuat perlindungan TKI di luar negeri

Baca juga: Proyek infrastruktur Indonesia serap 230.000 tenaga kerja

Pewarta: Arie Novarina
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018