Pendidikan dokter tidak cukup kompetensi

Pendidikan dokter tidak cukup kompetensi

Kemristekdikti (id.wikipedia.org)

Jakarta (ANTARA News)- Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Ali Ghufron Mukti mengatakan saat ini pendidikan dokter tidak hanya cukup dengan kompetensi.

"Sekarang pendidikan dokter tidak cukup dengan kompetensi, tetapi kami ingin ada sentuhan yang lebih manusiawi. Bagaimana dokter memperlakukan pasien, komunikasi yang bagus dan juga berorientasi pada kepuasan pasien," ujar Ghufron dalam acara seminar kolaborasi Indonesia-Inggris di Jakarta, Jumat.

Ghufron mengatakan secara kompetensi, dokter di Indonesia maupun Inggris sama, yakni harus menguasai sekitar 155 kompetensi. Namun yang membedakannya adalah sentuhan yang lebih manusiawi, yang mana dokter di Inggris lebih bagus dalam hal komunikasi maupun berorientasi pada kepuasaan pasien.

"Beberapa bulan lalu, kami ke Inggris dan melihat langsung fasilitas kesehatan yang terintegrasi di Inggris. Untuk jaminan kesehatan sendiri, sama dengan kita, begitu juga untuk sistem rujukannya. Akan tetapi yang membedakan adalah penanganan kesehatan yang kolaboratif, tidak hanya ditangani satu atau dua orang dokter saja namun bekerja sama dengan dokter ahli lainnya."

Dia memberi contoh di Inggris, untuk penanganan ibu hamil misalnya tidak hanya melibatkan dokter kandungan tetapi juga ahli gizi, dokter penyakit dalam dan juga ahli farmasi. Semuanya berperan dalam bidangnya masing-masing.

Pihaknya akan mencoba menerapkan layanan yang lebih terintegrasi tersebut di sejumlah rumah sakit pendidikan di Tanah Air yakni di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, mengatakan menyatukan para professional dalam bidang kesehatan untuk berbagi ilmu dan bekerja sama merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Kami sangat senang pemerintah Indonesia telah menetapkan isu ini sebagai prioritas utama," kata Moazzam.
Pewarta : Indriani
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018