Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan hal itu ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Senin.
Menurut Ace, Partai Golkar akan segera melakukan konsolidasi internal setelah KPK menetapkan status tersangka kepada Novanto atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-E) dan sekarang dalam penahanan KPK.
"Partai Golkar harus segera melakukan konsolidasi, sasarannya agar partai segera mengambil langkah, apakah perlu segera dilakukan pemberhentian sementara terhadap Setya Novanto sebagai ketua umum," katanya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, setelah konsolidasi, DPP Partai Golkar akan menentukan langkah politik kedepan, termasuk penggantian jabatan ketua DPR RI yang merupakan jatah Partai Golkar.
Ace memperkirakan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, pertama, pembahasan mengenai penunjukan pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar serta kemudian pembahasan mengenai penggantian ketua DPR RI.
Kemungkinan kedua, kata dia, pembahasan penggantian ketua DPR RI dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), jika hal itu dimungkinkan dapat dilakukan.
"Kalau yang disepakati dalam konsolidasi internal adalah opsi kedua, bisa saja dilakukan penunjukan pelaksana tugas ketua DPR, sampai Partai Golkar selesai memilih ketua umum definitif melalui Munaslub," katanya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten I ini berpandangan, karena hal ini menyangkut lembaga tinggi negara seperti DPR RI, sebaiknya figur ketua DPR yang akan menggantikan Setya Novanto adalah figur yang bersih dari kasus jorupsi dan tidak kontroversial.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
