Kami berkepentingan mengevaluasi kondisi di lapangan mengingat Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) ini adalah bagian dari 14 jalan tol non trans Jawa yang pembangunanya harus dipercepat,"
Bandung (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mendorong percepatan pembebasan lahan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi sebagai bagian dari rencana pembangunan 14 Jalan Tol Non Trans Jawa.

"Kami berkepentingan mengevaluasi kondisi di lapangan mengingat Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) ini adalah bagian dari 14 jalan tol non trans Jawa yang pembangunanya harus dipercepat," kata Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, ketika dihubungi melalui telepon, Jumat.

Menurut dia, kemacetan di kawasan Bogor, Ciawi dan Sukabumi sudah parah dan sehingga diperlukan sebuah upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan dibangunnya jalan tol.

"Bahkan Tol Bocimi sudah lama tidak selesai. Padahal apabila ada hambatan terkait infrtastruktur dampaknya eksponensial oleh karena itu infrastruktur yang dibangun harus serius," kata dia.

Ia mengatakan pembangunan tol sepanjang 54 kilometer tersebut sudah berjalan cukup baik dimana pembebasan lahan untuk tahap satu sudah mencapai 92 persen dari kebutuhan 144 hektare.

"Ini artinya sudah 133 hektare, namun dari rencana 6,118 persen, progres fisik realisasinya baru 3,18 persen. Kemudian ada minus 3,08 persen," ujarnya.

Dikatakannya, walaupun sudah mencapai 92 persen namun masih terdapat sejumlah titik yang belum dibebaskan dan tergolong vital dalam pembangunan jalan tol ini.

Oleh karena itu, lanjut Iwa, Pemprov Jawa Barat dan Pemda Bogor serta Sukabumi bekerjasama dengan aparat keamanan berkomitmen membantu secepatnya proses di lapangan sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Sehingga semua pihak untuk membantu sepenuhnya, jangan sampai ada yang menyandera dalam artian mengajukan harga yang tidak wajar. Saya berharap masyarakat mendukung penuh," kata dia.

Selain itu, pihaknya akan mengambil langkah taktis untuk membuat proses pembebasan lahan makin cepat terkait perizinan utilitas milik PLN, PDAM, dan PT KAI.

"Untuk perizinan soal pembangunan jembatan di salah satu paket konstruksi ke Dirjen PSDA menurutnya akan turut diakselerasi. Akan ada rapat lanjutan agar ada verifikasi detil untuk proses selanjutnya," katanya.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015