sampai 2 Februari 2023 sebanyak 763 telah berbadan hukum BUMDesma LkdBintan, Kepri (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan sebesar Rp5,8 triliun Dana Desa telah dialokasikan untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepanjang tahun 2015-2022.
"Demi mendigdayakan BUMDes, sepanjang tahun 2015-2022 Dana Desa telah dialokasikan Rp5,8 triliun untuk BUMDes," ujar Mendes PDTT dalam sambutan acara puncak peringatan Hari BUMDes 2023 di Teluk Bakau, Bintan, Kamis malam.
Hasilnya, lanjut dia, Kemendes PDTT mencatat sebesar Rp1,8 triliun Pendapatan Asli Desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUM Desa di 60.417 desa.
Saat ini, lanjut dia, BUMDes telah dipercaya menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) yang kini mulai dijalankan BUMDes Tibubeneng, Kabupaten Badung.
"Langkah besar ini, segera diakselerasi oleh 41 BUMDes lain di Kabupaten Badung," tutur Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Baca juga: Mendes PDTT: Kesadaran Indonesia kelola potensi desa tumbuh sejak lama
Baca juga: Kemendes PDTT nilai desa punya peran penting dalam kegiatan ekspor
Baca juga: Kemendes PDTT minta BUMDesma terlibat budidaya pisang cavendish
Baca juga: Kemendes PDTT minta BUMDesma terlibat budidaya pisang cavendish
Ia menambahkan, sebanyak 15 BUMDes Bersama (BUMDesma) Lkd di Jawa Timur kini sedang menjalani assessment untuk dapat menyalurkan pembiayaan ultra mikro.
"Melalui BUMDesma Peternakan Terpadu Berkelanjutan desa-desa juga segera menjelma menjadi kekuatan Indonesia mewujudkan ketahanan pangan nasional," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, demi menjaga desa sebagai entitas ekonomi yang paling tahan terhadap krisis, memutus ketergantungan warga desa terhadap rentenir desa, menjamin keberlangsungan usaha mikro warga desa, kini BUMDesma telah menjadi penjaga berjalannya dana bergulir masyarakat melalui transformasi UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan.
"Perkembangannya semakin menggembirakan. Sampai 2 Februari 2023 sebanyak 763 telah berbadan hukum BUMDesma Lkd, sebanyak 169 sedang proses pendaftaran badan hukum BUMDesma Lkd," paparnya.
"Saat ini, 1.321 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan telah di-review inspektorat daerah, dan 972 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD), semuanya segera bertranformasi menjadi BUMDesma Lkd," paparnya.
Hingga kini, disampaikan Mendes PDTT, sebesar Rp115 miliar lebih dana desa telah disertakan sebagai modal tambahan untuk BUMDesma Lkd.
Baca juga: Mendes PDTT: Masuknya BUMDes-BUMDesma ke OSS dukung kemandirian desa
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
