Mendagri dorong penerapan "smart city" untuk pemerintahan efisien

Aparatur pemerintah perlu mengubah pola pikir tentang pentingnya IT untuk membuat keputusan secara cepat, lebih tepat, dan berbasis data yang akurat.

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penerapan smart city atau kota cerdas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan.

Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya diterima di Jakarta Rabu, menjelaskan paradigma smart city kini berkembang dan masyarakat membutuhkannya seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT.

"Smart city ini betul-betul efektif untuk pemerintahan efisien, untuk pemerintahan, juga untuk rakyat, mempermudah semua urusan: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain," kata Mendagri.

Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan pentingnya aparatur pemerintah yang responsif dan memahami perubahan zaman beserta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang serbacepat.

Ia juga meminta aparatur pemerintah mengubah pola pikir tentang pentingnya IT untuk membuat keputusan secara cepat, lebih tepat, dan berbasis data yang akurat.

"Kita tidak bisa menghindari dari itu. Jika menghindar, kita akan telat, di iklim yang kompetitif saat ini, ketertinggalan akan membuat ditinggalkan oleh publik," ucapnya.

Guna mendukung konsep smart city tersebut, kata Mendagri, pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi, infrastruktur IT, digitalisasi berbagai data pendukung, hingga digitalisasi di bidang anggaran agar lebih transparan.

"Mendorong juga inovasi terus dilakukan sekaligus lingkungan yang kompetitif," kata Mendagri.

Meski demikian, dia berharap konsep smart city tidak hanya dimaknai sebatas proyek penyediaan infrastruktur berbasis IT saja, tetapi lebih dari itu, diperlukan juga perubahan budaya kerja bagi aparatur pemerintah.

Menurut dia, yang tak kalah penting, smart city juga mesti dapat menggabungkan konsep pemerintahan berbasis IT dengan green city.

"Smart city itu tidak hanya dibatasi pada penggunaan teknik informasi, tetapi mulai mengadopsi green city," ucap Mendagri.

Baca juga: Kemendagri terus dorong penerapan reformasi birokrasi di daerah

Baca juga: Kemendagri: Membangun "smart city" harus sesuai kebutuhan masyarakat