Menko PMK minta nakes di Papua tetap jalankan tugas

Menko PMK minta nakes di Papua tetap jalankan tugas

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan). ANTARA/HO-Kemenko PMK/aa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta seluruh tenaga kesehatan di Provinsi Papua tetap bertugas melayani masyarakat setelah peristiwa kekerasan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin (13/9).

"Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi 'trauma healing'. Tapi kalau ada yang usul (tenaga kesehatan, red.) ditarik saya keberatan," katanya melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan publik, terutama kesehatan.

"Justru target kelompok kriminal bersenjata (KKB) supaya layanan publik ini berhenti di sana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan," katanya.

Ia mengemukakan solusi yang dapat dilakukan yaitu merotasi tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi korban kekerasan di Papua sehingga pelayanan bisa terus berjalan.

“Kasihan masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” katanya.

Baca juga: Menteri PPPA kecam penyerangan KKB terhadap nakes dan guru di Papua

Muhadjir mendorong aparat keamanan di Papua untuk membangun pos penjagaan di dekat fasilitas pelayanan publik.

"Menurut saya, ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan," kata

Ia mengatakan siapapun berhak mendapat perlindungan dan pengamanan yang ketat, terutama para petugas layanan masyarakat, seperti tenaga kesehatan yang ada di daerah rawan, agar bisa menjalankan tugas dengan leluasa tanpa merasa khawatir dan terancam.

Muhadjir berpendapat, saat ini belum diperlukan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. Alasannya, selain memerlukan biaya yang tinggi, persoalan tanah adat dan ulayat juga tidak mudah untuk dilakukan pembebasan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, optimistis bahwa instansi terkait sudah melakukan upaya pengamanan secara ketat dan cepat.

Muhadjir menyebut kekerasan yang dialami sejumlah nakes di Papua, termasuk seorang nakes atas nama Gabriela Meilani yang wafat, sebagai situasi yang memprihatinkan.

"Ini sangat memprihatinkan. Apapun niatnya, apapun langkahnya, ini sangat tidak terpuji karena ketika yang jadi sasaran justru mereka-mereka yang selama ini melayani masyarakat Papua yang dalam banyak hal masih tertinggal dibandingkan saudara-saudaranya yang lain," katanya.

Baca juga: Kemenkes dan IDI sampaikan duka cita kekerasan terhadap nakes di Papua
Baca juga: IDI Papua kecam kekerasan terhadap tenaga kesehatan
Baca juga: Polri tegaskan pengamanan Nakes di Papua jadi perhatian aparat
Pewarta : Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021