LaNyalla: Optimalkan posko desa untuk penanganan COVID-19

LaNyalla: Optimalkan posko desa untuk penanganan COVID-19

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta daerah agar mengoptimalkan keberadaan posko desa, RT/RW guna penanganan COVID-19.

LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan jika masih ada daerah yang belum membentuk posko RT/RW, maka pengurus desa mesti segera membentuknya. LaNyalla mengingatkan agar produktivitas posko-posko desa ditingkatkan.

“Agar mempermudah koordinasi dalam usaha penanganan pertama pada kasus Covid di lingkungan RT/RW. Karena pengurus RT/RW ini berada di garis paling depan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mereka penyangga utama pengawasan lingkungan,” katanya.

LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan perhatian terhadap tingginya peningkatan kasus COVID-19 di 9 provinsi. LaNyalla meminta pemerintah provinsi terkait melakukan penanganan pandemi Covid dengan lebih serius.

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan adalah Jawa Tengah, naik 2.952 kasus, Bali naik 1.094 kasus, Papua Barat naik 667 kasus.

Kemudian, Kalimantan Tengah naik 553 kasus, Sulawesi Barat naik 295 kasus, Aceh naik 247 kasus, NTB naik 208 kasus, Maluku naik 167 kasus, dan Jambi naik 41 kasus.

Peningkatan kasus yang masih terjadi memang perlu menjadi perhatian mengingat pemberlakuan PPKM sudah dilakukan cukup lama, tapi belum ada kemajuan signifikan di 9 daerah itu.

Baca juga: Ketua DPD ingatkan distribusi vaksin harus merata

"Pemda harus mengevaluasi di mana letak kekurangannya sehingga PPKM belum menunjukkan hasil optimal,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur ini mengingatkan kepala daerah di 9 provinsi tersebut untuk segera mengambil tindakan penanganan ekstra. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19.

“Forkopimda di 9 daerah yang tingkat kasusnya masih tinggi harus merapatkan barisan. Cari akar permasalahan, kemudian temukan solusinya, dan implementasikan secara bersama,” kata dia.

LaNyalla juga menyoroti laporan organisasi kesehatan dunia, WHO, per 18 Agustus. Dalam Situation Report-68 WHO, katanya disebutkan masih ada 6 provinsi di Indonesia yang berada di tingkat penularan tinggi Corona, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah.

menurutnya ke-6 provinsi itu masih berada di level tertinggi penularan komunitas (CT4) dalam kasus mingguan COVID-19 per 100 ribu populasi, dan tingkat kematian per 100 ribu populasinya pun masih tinggi.

WHO menyarankan pembatasan tetap dilakukan dan vaksinasi COVID-19 di wilayah ini dipercepat.

“Laporan dari Satgas COVID-19 dan WHO itu menunjukkan pembentukan dan kinerja posko yang belum maksimal, maka harus segera diperbaiki, mulai dari tingkat posko terkecil di desa-desa yaitu posko RT/RW,” kaya LaNyalla.

Baca juga: Ketua DPD: Sinergi dan kerja sama kunci keluar dari krisis

Dalam penanganan kasus COVID-19 yang masih tinggi, LaNyalla pun mengingatkan pemda untuk memperbaiki sarana fasilitas kesehatan. Baik itu dengan memperbanyak bed occupancy rate (BOR) atau kapasitas keterisian RS, maupun menyiapkan tempat isolasi terpusat.

“Pastikan juga pemantauan kepada pasien yang melakukan isolasi mandiri dilakukan secara maksimal. Penuhi segala kebutuhan mereka khususnya obat-obatan dan suplemen atau vitamin,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemda-pemda yang masih mendapat rapor merah untuk menggencarkan vaksinasi. Ia mengimbau agar sentra-sentra vaksinasi di sejumlah daerah itu diperbanyak dan menggencarkan program vaksin jemput warga dengan mendatangi warga.

“Dalam penanganan kasus COVID-19 bersamaan dengan program vaksinasi di daerah, kita tidak bisa menjalankan satu penanganan dan mengabaikan yang lainnya, jadi keduanya harus dilaksanakan bersamaan agar hasilnya dapat maksimal,” katanya.

LaNyalla pun setuju apabila belum ada perbaikan indikator-indikator penanganan COVID-19, maka pelonggaran PPKM di daerah tersebut tidak dilakukan.

“Bahkan jika dinilai perlu, lakukan peningkatan pengetatan PPKM. Jadi sekarang kepala daerah yang tingkat kasus COVID-19 dan daerah yang laju penularannya masih tinggi, harus berupaya ekstra keras lagi memperbaiki penanganan COVID-19 di wilayahnya,” ujarnya.

Baca juga: Ketua DPD ajak masyarakat dukung penciptaan kekebalan kelompok

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021