New York (ANTARA) - Jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia telah meningkat dua kali lipat dalam dekade terakhir menjadi 82,4 juta pada akhir tahun lalu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat.

“Pada tahun COVID, di tahun di mana pergerakan hampir tidak mungkin bagi sebagian besar dari kita... jumlah orang yang terpaksa mengungsi telah bertambah tiga juta,” kata Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi kepada Reuters.

Hampir 70 persen dari mereka yang terkena dampak hanya berasal dari lima negara - Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar - menurut laporan tahunan tentang pemindahan paksa oleh Badan Pengungsi PBB, UNHCR.

“Sayangnya tren terus berlanjut. Jadi jika kami harus bekerja untuk memperbarui angka ... untuk enam bulan pertama tahun 2021, kami mungkin akan melihat peningkatan lebih lanjut dari 82,4 juta itu," kata Grandi. Sekitar 42 persen dari mereka yang mengungsi adalah anak-anak.

Dia menjelaskan bahwa peningkatan angka mereka yang tergusur dari rumahnya sebagian didorong oleh titik nyala baru, termasuk di bagian utara Mozambik, area Sahel Afrika Barat, dan Tigray di Ethiopia, berbarengan dengan gejolak dalam konflik yang telah berlangsung lama di Afganistan dan Somalia.

PBB juga tengah mempersiapkan kemungkinan pemindahan warga sipil lebih lanjut di Afganistan setelah pasukan Amerika Serikat dan internasional meninggalkan negara itu pada September, kata Grandi pada awal pekan ini. Di tengah meningkatnya populisme dan nasionalisme dalam politik global, Grandi meminta para pemimpin dunia untuk "berhenti menjelek-jelekkan orang" yang terpaksa pindah.

"Mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi arus populasi ini adalah dengan membangun tembok atau mendorong orang kembali ke laut adalah sesuatu yang tercela secara moral. Mereka adalah manusia," kata Grandi. "Apa pun motif pelarian atau pergerakannya, manusia berhak mendapatkan martabat penuh seperti orang lain."

Mantan Presiden AS Donald Trump mengambil pendekatan garis keras pada keamanan perbatasan dan imigrasi. Grandi, yang baru-baru ini mengunjungi Washington, memuji janji Presiden baru Joe Biden untuk "memulihkan sistem suaka AS yang efektif dan manusiawi."

"Sangat penting bahwa janji itu dilaksanakan," katanya. "Sikap yang saya dengar di Washington adalah orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional akan diberikan perlindungan internasional, tetapi kita harus membuat sistemnya lebih efektif jika tidak, pelanggaran akan terjadi, jumlahnya akan meroket."

Laporan UNHCR menemukan bahwa pada tahun 2020 hanya 34.400 pengungsi yang secara resmi dimukimkan kembali secara global - sepertiga dari tahun sebelumnya. Mereka dimukimkan kembali di Amerika Serikat, Kanada dan Eropa.

Sumber: Reuters
Baca juga: PBB siap tangani lebih banyak pengungsi Afghanistan
Baca juga: Pengungsi akibat bentrokan di Myanmar keluhkan keterbatasan logistik
Baca juga: PBB desak lembaga donor internasional untuk bantu warga Suriah


Penerjemah: Aria Cindyara
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021