Puan Maharani minta tinggalkan menara gading pada pendidikan tinggi

Puan Maharani minta tinggalkan menara gading pada pendidikan tinggi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. (HC) Puan Maharani (ANTARA/Foto: Humas UI)

Depok (ANTARA) - Ketua DPR RI, Dr.(HC) Puan Maharani meminta  menara gading pada pendidikan tinggi harus ditinggalkan karena membuat para peserta didik tidak adaptif terhadap perkembangan zaman.

Hal tersebut dikatakan Puan saat menjadi keynote speech pada webinar series Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) Seri ke-3 dengan tema "Pendidikan Indonesia untuk Masa Depan Bangsa dan Kemanusiaan", di Jakarta, Rabu.

Menara gading adalah kondisi dimana pendidikan menjadi tempat seseorang belajar sambil terpisahkan dirinya dari masyarakat, dan setelah selesai maka kembali ke masyarakat tanpa memahami cepatnya perubahan yang terjadi di luar kampus.

"Kampus kemudian hanya menjadi sebuah pabrik gelar-gelar akademis, dan menjadikan peserta didiknya minim kemampuan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

Menurut Puan Maharani, salah satu gelombang perubahan zaman yang harus dihadapi generasi bangsa sekarang adalah perkembangan teknologi-informasi yang begitu cepat.

Perkembangan robotik, kecerdasan buatan, blockchain, crypto currency, dan algoritma kesadaran adalah beberapa hal yang harus dipelajari generasi masa kini untuk menambah kemampuan masa depan mereka. Untuk itulah pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi sebuah keharusan.

Tantangan penguasaan atas teknologi informasi dan komunikasi yang dihadapi oleh generasi masa depan ini juga disepakati oleh Prof. Ari Kuncoro yang mengatakan kegagalan untuk menguasai teknologi menyebabkan bangsa kita menjadi rentan terhadap arus serbuan berita palsu atau hoaks.

"Selain itu, kegagapan teknologi juga berkorelasi terhadap lahirnya kemiskinan di bidang literasi informasi. Di sinilah, pendidikan jelas memikul tanggung jawab utama," ujarnya dalam sambutan.
Baca juga: Nadiem luncurkan layanan mempercepat layanan pendidikan tinggi
Baca juga: Kemendikbud: Perguruan tinggi harus jadi "mata air" pembangunan bangsa


Untuk mengembangkan pendidikan yang adaptif terhadap teknologi ini tentunya membutuhkan komitmen dan investasi dari semua pihak, termasuk dari DPR RI sebagai sebuah institusi legislatif pemegang fungsi pengawasan alokasi anggaran negara.

 Menurut dia, alokasi anggaran dana pendidikan negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2010-2020.

Bahkan, sejak tahun 2009 alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi batas minimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ia berharap bahwa alokasi anggaran yang begitu besar ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk pendidikan yang adil dan merata.

Dengan tema "Pendidikan Indonesia untuk Masa Depan Bangsa dan Kemanusiaan", seminar ini berusaha menjawab isu-isu krusial dunia pendidikan. “Seri ke-3 webinar MWA kali ini fokus terhadap pendidikan.

Isu yang diangkat tidak hanya pada hal pembentukan kecerdasan, namun juga tentang hal yang perlu dilakukan agar institusi pendidikan dapat berbagi tugas mendidik manusia Indonesia dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti industri, komunitas, ormas dan lembaga pemerintah atau swasta,” ujar Ketua MWA UI, Saleh Husin SE, MSi.

Selain mengundang Puan Maharani, pada sesi kedua di Seri 3 webinar juga hadir narasumber Menkdikbud Ristek Nadiem Makarim, anggota Majelis Wali Amanat UI dan CEO Blue Bird Dr. (HC) Noni Purnomo, B. Eng., MBA, Randy Jusuf (Managing Director, Google Indonesia), dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UI, Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris.

Sesi kedua pada bagian keynote speech dipandu oleh moderator Corina D. S. Riantoputra PhD., dan pada pemaparan panelis dipandu Don Bosco Selamun, Direktur Utama Metro TV.
Baca juga: Warek UI: Program MBKM dan kuliah daring perluas pendidikan tinggi
Pewarta : Feru Lantara
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2021