Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah meminta Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi II di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera melakukan percepatan penyelesaian pembangunan hunian tetap skema relokasi mandiri korban bencana Palu.

"Karena kegiatan konstruksi sudah berjalan, maka kewajiban Balai Penyediaan Perumahan menggenjot perampungan pembangunan huntap mandiri," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat bertatap muka dengan korban likuefaksi Kelurahan Petobo, di Palu, Minggu.

Wali kota mengemukakan, ia telah mendapat banyak laporan warga mengenai progres pembangunan hunian tersebut, yang hingga kini tidak terlaksana dengan baik oleh perusahaan yang bertanggungjawab atas pembangunan huntap relokasi mandiri.

Baca juga: PUPR berharap huntap jangan sampai jadi permukiman kumuh

Salah satu contoh, katanya, di wilayah Kelurahan Petobo yang saat ini sedang berproses dengan jumlah rencana yang dibangun sebanyak 94 unit, namun kini belum semua terbangun.

Oleh karena itu, Pemkot Palu berharap pihak yang melaksanakan pembangunan dan instansi vertikal ditugaskan dalam pengawasan pembangunan sekaligus perpanjangan tangan Kementerian PUPR agar melakukan upaya-upaya percepatan yang maksimal.

"Saya memahami keinginan para penyintas, mereka ingin segera menempati hunian yang layak. Maka dari itu apa yang telah direncanakan PUPR perlu digenjot agar pembangunan hunian ini bisa selesai secepatnya," ucap Hadianto.

Baca juga: Kementerian PUPR genjot progres rehabilitasi pascagempa Sulteng

Di kesempatan itu, Kepala Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi II Suko Wiyono menjelaskan, keterlambatan pekerjaan konstruksi disebabkan adanya material khusus yang belum tersedia yakni atap spandek pasir dan kusen jendela, karena masih menunggu pengiriman ke Palu.

"Kalau memakai material di pasaran secara umum pada saat siang kondisi panas, maka suhu di dalam rumah juga akan panas, begitu pun kalau hujan tidak bisa meredam suara bising air. Kelebihan spandek pasir yakni meredam suara hujan serta meredam suhu panas sehingga suhu dalam rumah menjadi lebih sejuk," papar Suko.

Pada skema pembangunan huntap mandiri, katanya, PUPR juga menyiapkan fasilitas pendukung , salah satunya yakni meteran listrik berdaya 1.300 Watt.

Yang mana, hunian tersebut desain khusus rumah tahan gempa atau menggunakan konsep rumah instan sederhana sehat (risha).

"Konsep ini digunakan untuk pembangunan huntap lokasi relokasi yang sudah di sediakan pemerintah, baik di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala," kata Suko.

Baca juga: Wamen PUPR minta selesaikan persoalan terkait rehab rekon di Sulteng

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021