Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai menjadi salah satu elemen penting yang bisa memainkan peran membangkitkan dan menggairahkan perekonomian yang lesu di tengah pandemi COVID-19.
BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kepengurusan terdiri atas Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.
Sumber permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
Adalah BUMDes Kuala Alam di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang masih eksis dengan empat unit usaha yang dikelola dan terus berkembang serta menjadi percontohan BUMDes terbaik di kabupaten yang berjuluk Negeri Junjungan ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Yuhelmi menyebut ada 136 BUMDes dan beberapa di antaranya telah berkembang secara baik.
Contohnya BUMDes Kuala Alam yang berkembang sangat baik. Itu terlihat dari empat unit usaha Bumdes Kuala Alam yakni unit perkebunan, pengolahan, perdagangan dan unit usaha simpan pinjam.
Bahkan saat ini BUMDes Kuala Alam telah menghasilkan sekitar 30 produk pangan lokal yang telah memiliki pangsa pasar tersendiri.Yang unik di antaranya adalah olahan ikan lomek yang telah mendapatkan satu ton permintaan tiap bulan.
Yuhelmi berharap ke depannya BUMDes di kabupaten ini harus mampu bergerak cepat menyalurkan dan mendistribusikan manfaat dari setiap program yang ada, terlebih di masa pandemi COVID-19.
"BUMDes harus bergerak cepat mulai dari penyiapan regulasi, hingga mengakomodir hasil UMKM, baik kerajinan dan sebagainya," harap Yuhelmi.
Tak hanya itu, BUMDes juga diminta untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama dalam peningkatan perekonomian karena ada dana sebesar Rp1 miliar yang masih tersedia untuk dimanfaatkan lebih jauh untuk setiap desa.
BUMDes Kuala Alam saat ini mampu mempekerjakan 60 orang masyarakat sekitar.
Meski begitu, masih ada kendala yang dialami BUMDes ketika ingin mengembangkan usahanya.
"Pengurusan NPWP dan kaitannya dengan biaya retribusi sampah per tahun 350.000 atau 30.000 per bulan memberatkan kami sebagai pengusaha lokal," kata Direktur BUMDes Kuala Alam, Zulkifli.
Kemudian BUMDes Kuala Alam juga terkendala pengurusan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) karena selama tiga bulan pengurusannya belum juga selesai, entah di mana kendalanya.
Bertahan hidup di tengah pandemi juga dilakukan oleh BUMDes Jangkang Sejahtera yang merupakan milik Desa Jangkang di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bantan.
Direktrur BUMDes Jangkang Sejahtera Irzan mengatakan, pada akhir 2020 debitur usaha simpan pinjam sebanyak 1.480 orang. Jumlah peminjam itu terus meningkat jika dibandingkan pada tahun 2019 hanya 1.383 pemanfaat.
Sementara pada tahun 2020 Pendapatan Asli Desa dari BUMDes Desa Jangkang sejahtera sebesar lebih Rp70 juta. Ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang hanya Rp60 juta. Pada tahun 2021, pendapatan ditargetkan mencapai Rp100 juta, tak memandang pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
"Alhamdulillah PADes (PendapatannAsli Desa) dari BUMDes kita masih terbaik se-Kabupaten Bengkalis, kami mohon kepada semua pihak dan khusus pemanfaat agar bersama-sama meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jangkang ini mari kita bagun daerah kita secara bersama-sama," kata Irzan.
Hal itu tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama kepada debitur usaha simpan pinjam yang telah menggunakan dana tersebut secara bijak dan baik disertai dengan lancarnya pembayaran angsuran.
"Sekali kami ucapkan terima kasih kepada peminjam yang telah membayar angsuran tepat waktu, meskipun kondisi pandemi COVID-19 belum mereda," ujarnya.
Tanggapan pemda
Sebelumnya, Wakil Bupati Bagus Santoso meminta perhatian pimpinan organisasi perangkat daerah di wilayahnya terkait izin yang dinilai memberatkan pelaku usaha sehingga tidak mau melanjutkan usahanya karena terkendala hal itu.
"Bagaimana nantinya terkait izin yang memberatkan pelaku usaha, kita coba untuk gratiskan, kita akan buat kesepakatan bersama bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi Bumdes dan UMKM yang selama ini masih kesulitan dalam mengurus izin, kata Wabup Bagus Santoso.
Bagus mengaku mempunyai mimpi suatu ketika Bumdes menjadi outlet-outlet yang menjualkan produk-produk tertentu. "Kalau yang menciptakan lomek adalah (Bumdes) Kuala Alam, tapi bagaimana 136 Bumdes lainnya turut menjualkannya sebagai outlet pasar dari lomek ini," jelasnya.
Pemkab Bengkalis memiliki komitmen dalam memberdayakan Bumdes dan UMKM di wilayahnya terutama untuk terus bangkit di tengah badai pandemi COVID-19.
"Kita sudah memiliki kesepakatan dari awal. Dimana visi misi Pemkab Bengkalis di antaranya yang ke delapan adalah memberdayakan potensi-potensi lokal untuk diunggulkan, mengungkit ekonomi, salah satu caranaya dengan Bumdes kemudian juga dengan mendirikan UMKM," lanjutnya.
Selain itu Pemkab Bengkalis juga mengupayakan memperkuat usaha Bumdes yang ada di Negeri Junjungan itu serta mencari solusi agar perekonomian rakyat tetap bergeliat dengan tanpa persyaratan yang berat.
Baca juga: Kemendes berharap BUMDes jadi instrumen pertumbuhan ekonomi desa
Baca juga: Mendes: Posisi BUMDes sudah setara dengan BUMD dan BUMN
Baca juga: Mendes PDTT: BUMDes harus dapat sejahterakan warga desa
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
