Bandarlampung (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai adanya program desa pintar (smart village) di Lampung dapat menjadi kunci percepatan pembangunan desa.

"Pembangunan desa terpengaruh dengan adanya literasi digital bagi masyarakat di desa, sehingga dengan adanya program smart village salah satunya di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran dapat menjadi kunci percepatan pembangunan desa," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kemendes PDTT, Suprapedi, di Pesawaran, Kamis.

Ia mengatakan percepatan pembangunan desa dengan memanfaatkan digitalisasi teknologi dalam setiap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan BUMDes sebagai salah satu sarana pembiayaan.

"Di seluruh Indonesia hampir 92 persen telah ada sinyal selular, 84 persen lainnya sudah ada internet sehingga digitalisasi di desa perlu dilakukan, dan untuk mewujudkan ini dapat menggunakan dana BUMDes," ucapnya.

Baca juga: "Desa Cerdas" tingkatkan aktivitas ekonomi di desa, kata Mendes PDTT

Baca juga: Mendes nilai dana desa dapat digunakan untuk program cegah narkoba


Menurutnya, dengan adanya smart village yakni dengan menggabungkan digitalisasi teknologi dengan pengembangan sumber daya alam yang ada, dapat mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

"Digitalisasi pelayanan publik hingga pengembangan desa wisata melalui smart village dapat menjadi salah satu upaya memajukan desa hingga daerah," ucapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.

"Pandemi COVID-19 saat ini memunculkan beragam tantangan serta peluang, salah satunya dalam membangun desa," ujarnya.

Dia menjelaskan meski dengan adanya pembatasan interaksi secara tatap muka akibat pandemi COVID-19, telah memunculkan peluang baru dengan adanya digitalisasi di desa.

"Dengan adanya pandemi COVID-19 digitalisasi di desa dapat cepat terjadi sehingga saat ini salah satunya di Desa Hanura, masyarakat tidak perlu bertatap muka saat mengurus pajak ataupun memasarkan objek wisata yang ada," katanya lagi.*

Baca juga: Mendes PDTT dan BNN tinjau proyek percontohan desa bersih narkoba

Baca juga: Kemendes: Pembangunan SDM kelola BUMDes mendesak

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021