“Beberapa hal yang kami catat dari para pemateri, permasalahan klasik masih terjadi, seperti belum idealnya rasio ketercukupan koleksi, tenaga perpustakaan, akses layanan perpustakaan yang belum merata, sarana prasarana perpustakaan yang ada belum sesuai standar nasional perpustakaan, pelibatan masyarakat dalam pembangunan perpustakaan yang belum optimal, keterbatasan anggaran pembangunan perpustakaan dan literasi masyarakat terbatas, serta belum optimalnya implementasi regulasi tentang perpustakaan oleh pemerintah daerah,” ujar Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam penutupan Rakornas secara daring yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Pemerintah harus dominan dalam tingkatkan budaya literasi
Syarif menjelaskan dalam Rakornas itu tampak upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan permasalahan tersebut, baik melalui pendanaan langsung dari APBN seperti penyaluran dana DAK, kegiatan dekonsentrasi, berbagai insentif dan bantuan perpustakaan, serta melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Standard Nasional Perpustakaan.
“Kami optimistis dengan jerih payah kita semua dan dukungan pemerintah daerah akan membawa kemajuan perpustakaan dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, utamanya dalam peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpengetahuan dan berkarakter,” terang dia.
Baca juga: Kemendikbud : Fungsi perpustakaan di sekolah belum optimal
Sebanyak enam rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakornas Bidang Perpustakaan. Pertama, Perpusnas, perpustakaan umum, daerah, sekolah dan pemangku kepentingan saling bersinergi dalam peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Kedua, perpustakaan daerah diminta untuk menyusun program dan kegiatan yang mendorong capaian urusan bidang perpustakaan yaitu tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah dengan indikator peningkatan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan literasi masyarakat meningkat.
Baca juga: Kemendagri: Perlu usaha terintegrasi perkuat budaya literasi
Ketiga, Perpusnas, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, sekolah/madrasah berupaya meningkatkan rasio ketercukupan tenaga perpustakaan melalui rekrutmen, inpassing, dan berupaya meningkatkan tenaga perpustakaan dengan mengusulkan pengangkatan tenaga PPPK ke Kementerian PANRB yang di koordinasikan oleh Perpustakaan Nasional.
Keempat, perpustakaan daerah berupaya meningkatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui replikasi atau perluasan ke wilayah baru, dan juga membangun jejaring di antara pelaku transformasi perpustakaan dan juga jejaring ke pihak swasta atau pemangku kepentingan terkait lainnya untuk meningkatkan manfaat nyata perpustakaan di masyarakat.
Baca juga: Sekolah leluasa gunakan dana BOS untuk beli buku
Kelima, Perpusnas, perpustakaan daerah, kampus dan sekolah berkomitmen meningkatkan peran ASN sebagai agen literasi dengan menjadi motor dan garda terdepan dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi masyarakat secara luas, melalui pemanfaatan lembaga perpustakaan serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat mengembangkan budaya literasi masyarakat dan mempercepat terciptanya masyarakat yang literat.
Keenam, pustakawan agar menjalin sinergitas dengan pengajar dalam merancang metode pembelajaran aktif untuk meningkatkan keterampilan siswa dan kemampuan berfikir kritis dalam menghadapi era industri 4.0 dan pembelajaran jarak jauh. ***3***
Pewarta: Indriani
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2021
