"Saya berharap pemerintah sesegera mungkin untuk menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah strategis, cepat, dan terukur termasuk langkah-langkah hukum yang adil dan transparan," kata Didik di Jakarta, Senin.
Baca juga: Anggota DPR sebut pemerintah punya wewenang menindak tegas ormas
Dia menilai tidak boleh ada diskriminasi apalagi terkait dengan persoalan HAM, karena perlindungan dan jaminan pemenuhan HAM adalah amanah konstitusi. "Tidak boleh satu orang dan satu institusi pun yang mengabaikan, apalagi melanggar konstitusi dengan alasan apapun," ujarnya.
Menurut dia, insiden sepanjang Jalan Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang Laskar FPI substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar-mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api tersebut.
Baca juga: Sahroni: Pemerintah harus perhatikan rencana pembentukan FPI baru
"Oleh karena itu dalam penegakan hukumnya harus diproses seadil-adilnya, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR yakin Polri tindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM
Baca juga: DPR ajak elemen bangsa jaga eksistensi ideologi negara
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2021
