Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dari pusat hingga daerah, dan komponen masyarakat di Indonesia diharapkan ikut memberikan bantuan kepada sekitar 1,7 juta jiwa penduduk berusia di atas 60 tahun atau lanjut usia (lansia) yang kini dalam keadaan terlantar, kata Ketua Umum Hari Lanjut Usia Nasional 2010 Jend (Purn) Agum Gumelar.

Agum Gumelar yang juga Ketua Umum Pepabri (Persatuan Purnawirawan TNI/Polri) itu mengemukakan hal itu saat acara syukuran Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 29 Mei 2010, di Kebun Raya Bogor, Jabar, Sabtu.

Agum mengutip data Kementerian Sosial bahwa jumlah penduduk lansia saat ini mencapai 23 juta jiwa atau sekitar 10 persen dari penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 235 juta jiwa. Dari 23 juta jiwa lansia, 1,7 juta lansia diantaranya dalam keadaan terlantar atau tidak produktif.

Dari 1,7 juta jiwa lansia terlantar itu, Kemensos baru bisa memberika jaminan sosial kepada 10.000 orang lansia pada 2010, dan 3.000 lansia pada tahaun 2011. Jaminan sosial kepada setiap lansia terlantar itu besarnya Rp300.000/per bulan.

Agum mengakui, belum seluruh lansia terlantar mendapatkan jaminan sosial karena keterbasan anggaran pemerintah pusat.

Oleh karena itu, ia menyambut baik pertemuan para wakil bupati/wakil walikota se-Indonesia di Jakarta (27-28 Mei 2010) yang bertekad akan meningkatkan bantuan kepada lansia yang terlantar dan menfasilitasi pembentukan komisi nasional (komnas) pemberdayaan lansia di di kabupaten/kota.

Agum mengaharapkan, sekitar 60 persen dari 23 juta lansia yang masih potensial dan produktif untuk ikut menyumbangkan pemikiran dan pengalaman kepada pemda provinsi, kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan di daerah sehingga terwujud kesejahteraan rakyat.

Pengabdian sumbangsih pemikiran juga telah dipraktikkan dari jajaran Pepabri mulai tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yakni membantu pemerintah untuk mengenali permasalah masyarakat yang ada di daerahnya, selanjutnya jajaran Pepabri juga ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengatakan, pertemuan para wakil kepala daerah di Jakarta 27-28 Mei 2010 diharapkan dapat mempercepat pembentukan peraturan daerah (Perda) pemberdayaan lansia di masing-masing daerah.

Pemerintah juga diharapkan menganggarkan 5 persen dari APBN untuk pemberdayaan lansia pada tahun mendatang, yang dananya untuk berbagai kegiatan pembangunan kesejahteraan lansia di daerah-daerah, pembentukan kelompok kegiatan lansia di desa, kelurahan dan kecamatan.

Selain itu, juga perlu penyediaan dana pendukung program lansia yang berbasis pada keluarga dan masyarakat seperti untuk kegaiatan Home Care, Day Care, Pusat Santunan Dalam Keluarga (Pusaka), Posyandu Lansia, Bina Keluarga Lansia (BKL).(*)
(Ant/R009)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010