BPBD Gunung Kidul prediksi warga terdampak kekeringan 101.181 jiwa

BPBD Gunung Kidul prediksi warga terdampak kekeringan 101.181 jiwa

Ilustrasi - Warga menggendong galon yang telah terisi air bersih bantuan siswa di Desa Demuk, Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (6/11/2019). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)

Gunung Kidul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprediksi warga terdampak bencana kekeringan pada 2020 sedikitnya 101.181 jiwa dan akan bertambah pada saat memasuki puncak musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Edy Basuki di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kecamatan untuk pendataan daerah rawan kekeringan saat kemarau.

"Adapun hasil pendataan hingga saat ini ada 17.436 Kepala Keluarga (KK) yang berpotensi terdampak kekeringan. Kalau jiwanya ada 101.181 orang,” kata Edy Basuki.

Menurut dia, jumlah ini masih bisa bertambah, terutama saat masuk puncak kemarau yang diprediksi terjadi pada akhir Agustus hingga September. Selain itu, hingga sekarang baru enam kecamatan yang melaporkan data kekeringan.

"Kami masih tunggu kecamatan lainnya untuk melaporkan data terdampak kekeringan di wilayah masing-masing,” katanya.

Baca juga: ACT salurkan 130 ribu liter air bagi warga terdampak kekeringan

Baca juga: 130 ribu warga Gunung Kidul terdampak kekeringan


Adapun kecamatan yang sudah melaporkan data kekeringan di antaranya Girisubo, Tepus, Rongkop, Saptosari, Paliyan dan Saptosari. “Nanti saat memasuki puncak kemarau, seperti Kecamatan Patuk, Gedangsari, Ngawen hingga Semin juga akan melaporkan dan meminta bantuan air bersih,” katanya.

Edy mengaku baru Kecamatan Semanu yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hanya saja, untuk pelaksanaan masih akan berkoordinasi dengan tim dari kecamatan di Gunung Kidul. Hal ini dilakukan untuk pembagian wilayah droping karena di kecamatan juga memiliki anggaran sehingga bantuan tidak tumpang tindih.

"Kami koordinasikan dulu. Setelah semuanya jelas, baru bantuan disalurkan,” katanya.

Meski memiliki anggaran dropping, mulai tahun ini kecamatan tidak bisa melakukan penyaluran sendiri. Penyaluran diharuskan menggandeng pihak ketiga.

“Kalau untuk BPBD tetap sama. Adapun alokasi untuk droping, sudah BPBD mendapatkan anggaran sekitar Rp700 juta,” katanya.

Baca juga: Jumlah warga terdampak kekeringan di Kulon Progo meningkat

Baca juga: Warga terdampak kekeringan di Padang mendapat bantuan air bersih

Pewarta : Sutarmi
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020