Terdapat sanksi administratif jika memang terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan dalam pelanggaran normal baru.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan pengawasan untuk penerapan normal baru di dunia kerja dan perusahaan bisa mendapatkan sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan bagi karyawannya.
"Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang pertama tentu melakukan pembinaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah usai memimpin penyemprotan disinfektan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat.
Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan protokol kesehatan maka Posko K3 Corona yang dibentuk sejak awal pandemi dapat dimanfaatkan untuk layanan konsultasi, yang kebanyakan dilakukan secara daring. Namun, jika memang diharuskan maka petugas dari Kemnaker bisa mendatangi langsung ke tempat kerja.
Baca juga: Menaker: Pekerja terdampak COVID-19 bisa lebih dari 3 juta orang
Menaker menegaskan, terdapat sanksi administratif jika memang terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan dalam pelanggaran normal baru.
"Yang kita kedepankan justru adalah pembinaannya. Bagaimana perusahaan tetap bisa melangsungkan usahanya, tetap produktif tapi kesehatan para pekerjanya bisa terjaga," tegas Menaker.
Kemnaker, tegas dia, akan melakukan pengawasan dengan proses dilakukan secara daring terlebih dahulu dan jika diperlukan langkah lebih lanjut maka akan ada petugas yang diturunkan.
Menaker Ida memastikan meski pengawasan awal dilakukan secara online, hal itu tidak akan mengurangi kualitas dari pengawasan yang dilakukan.
Baca juga: Menaker pimpin penyemprotan disinfektan di Jakarta Selatan
Sebelumnya, telah diterbitkan Surat Edaran Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan untuk memberikan perlindungan kerja dan memastikan keberlangsungan usaha.
Dalam SE itu para pengusaha diharapkan bisa mengenali prioritas usaha, identifikasi resiko pandemi, merencanakan mitigasi resiko, identifikasi respon dampak pandemi, merancang dan mengimplementasikan perencanaan keberlangsungan usaha, mengomunikasikan perencanaan keberlangsungan usaha, dan melakukan pengujian perencanaan keberlangsungan usaha.
Selain itu, SE tertanggal 20 Mei 2020 itu juga menegaskan perlunya penerapan protokol kesehatan di tempat kerja untuk mencegah penularan COVID-19.
Baca juga: Menaker dorong pengusaha susun perencanaan keberlangsungan usaha
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2020
