"Melalui pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di BPSDM Hukum dan HAM, menunjukkan komitmen dan kesungguhan para pejabat dan pegawai BPSDM Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan kita," ujar Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto di Auditorium BPSDM, Depok, Jawa Barat.
Bambang menyampaikan bahwa kegiatan ini juga sebagai bentuk dorongan kepada seluruh jajaran agar dapat mewujudkan dan meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berintegritas, sehingga mampu menjadi satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Ke depan kami akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait lainnya yang juga menjadi mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM," ujar dia.
Bambang berpesan kepada seluruh jajaran di BPSDM agar terus meningkatkan kompetensi, kerjasama tim, serta membangun kepercayaan publik agar pembentukan zona integritas benar-benar dapat terwujud dengan baik.
Baca juga: Wapres serahkan penghargaan Zona Integritas WBK, WBBM 2019
Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyinggung tentang pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan "corporate university" sebagai strategi pengembangan kompetensi pegawai, yang diharapkan mampu menghadirkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
"Oleh karena itu, BPSDM HUKUM dan HAM sebagai 'leading sector' harus mampu menyelenggarakan pengembangan kompetensi dengan platform digital, menyusun metode yang 'up to date', berdasarkan teknologi informasi, dan mampu menjawab isu-isu strategis," kata Bambang.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai berharap bahwa pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM tidak hanya sekadar seremonial.
Dia berharap BPSDM Hukum dan HAM dapat mewujudkan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Sekjen Kemenkunham, sehingga ke depan dapat menelurkan SDM yang unggul dan berintegritas.
"Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen itu mendukung, karena trust itu tidak bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Penerapan teknologi adalah salah satu upaya kita untuk memperbaiki birokrasi kita yang mungkin penuh kekurangan," ujar Amzulian.
Dalam acara tersebut, turut diluncurkan aplikasi "corporate university" yang diberi nama “Hi! Kemenkumham CorpU”. Adanya aplikasi tersebut menunjukkan BPSDM Hukum dan HAM siap bertransformasi ke platform digital untuk mempercepat layanan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM.
Baca juga: Ombudsman Sulbar mendeklarasikan zona integritas
Baca juga: MA berharap PN Bogor dapat raih penghargaan birokrasi bersih
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
