Menyuarakan budaya sebagai arus utama pembangunan dari arena HPN

Menyuarakan budaya sebagai arus utama pembangunan dari arena HPN

Ke-10 bupati dan wali kota penerima "Anugerah Kebudayaan" PWI Pusat 2020 pada Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. HPN 2020 berlangsung 6-9 Februari 2020. (FOTO ANTARA/HO-Buku HPN 2020 PWI Pusat)

Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) - Arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang berlangsung sejak 6-9 Februari di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan punya warna tersendiri, yakni diusungnya agenda budaya sebagai arus utama pembangunan di daerah.

Warna budaya itu dikemas dalam wujud pemberian "Anugerah Kebudayaan" yang jadi kerja kolaboratif antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

"Pemberian 'Anugerah Kebudayaan' pada 2020 ini adalah yang kedua kalinya sejak HPN 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat lalu," kata Ketua PWI Pusat Atal S Depari.

Penghargaan kepada kepala daerah -- bupati dan wali kota -- itu dalam laman https://kemenkopmk.go.id diberikan guna memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh kepala daerah yang pro-kebudayaan.

Sedangkan aspek penilaian meliputi pertama: konsep personal bupati/wali kota tentang kebudayaan. Kedua, pencapaian kinerja berbasis kreativitas dan budaya lokal, dan ketiga: sumbangsih kepada Indonesia dan kebudayaan nasional.

Pada HPN 2020 di Banjarmasin, ada sebanyak 10 bupati dan wali kota yang mendapatkan "Anugerah Kebudayaan",  setelah melalui proses seleksi dan penilaian dewan juri dari beragam latar belakang, kemudian ditetapkan sebagai pimpinan daerah yang layak mendapatkan penghargaan bergengsi itu.

Bergengsi, karena ke-10 orang bupati dan wali kota itu terpilih dari dari sebanyak 514 kabupaten dan kota se-Indonesia.

Mereka adalah Wali Kota Baubau (Sulawesi Tenggara) AS Tamrin, Wali Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Ibnu Sina, Bupati Serdang Bedagai (Sumatera Utara) Soekirman, Bupati Halmahera Barat (Maluku Utara) Danny Missy, Wali Kota Ambon (Maluku) Richard Louhenapessy, Bupati Tulang Bawang Barat (Lampung) Umar Ahmad, dan Bupati Tabalong (Kalimantan Selatan) Anang Syakhfiani.

Kemudian, juga tiga kepala daerah perempuan yakni Wali Kota Tangerang Selatan (Banten) Airin Rachmi Diany, Bupati Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) Hj Badingah dan Bupati Luwu Utara (Sulsel) Indah Putri Adriani.

Dewan juri penilai yang terdiri atas sosok gabungan dari beragam unsur seperti akademisi, wartawan senior, pengamat budaya dan pelaku seni itu di antaranya Ninok Leksono, Atal S Depari, Agus Dermawan T, Nungki Kusumastuti dan Yusuf Susilo Hartono.

Baca juga: Menko PMK dapatkan paparan nilai budaya masyarakat Buton "Polima"

Cermin kepribadian bangsa

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam acara "Dialog Anugerah Kebudayaan" bertema "Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten/Kota: Peluang dan Tantangan" dalam rangkaian HPN 2020 di Banjarmasin, Jumat (7/2) sangat mengapresiasi "Anugerah Kebudayaan" yang diselenggarakan PWI Pusat ini.

"Pembangunan kebudayaan mencerminkan kepribadian bangsa," katanya dalam rangkaian HPN 2020 yang juga dihadiri Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Ketua PWI Pusat Atal S Depari dan puluhan wartawan bidang budaya dan seni dari berbagai daerah di Indonesia.

Mantan Mendikbud itu menjelaskan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk di muka bumi yang bisa berbudaya karena memiliki akal budi yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, karena makhluk lainnya tidak diberikan, seperti binatang dan tumbuhan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (dua dari kanan) dan Wali Kota Baubau, Sultra AS Tamrin (tiga dari kiri) usai menandatangani "Deklarasi Banjarmasin" usai "Dialog Anugerah Kebudayaan" dalam rangkaian HPN 2020 di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (7/2) sore. ( ANTARA/Rahmat Nasution)


Letak budaya disebutnya berada dalam alam pikiran setiap orang dan budaya lahir dari individu dan terbangun secara kolektif.

Sayangnya, masih di sebagian masyarakat ada yang mereduksi pemahaman budaya, yakni budaya adalah hanya bentuk seni atau kesenian.

"Padahal, seni itu hanya sebagian kecil dari budaya. Lebih besar dari itu adalah nilai-nilai budaya. Jadi, budaya itu ada unsur nilai, norma dan media," katanya.

Menurut dia setiap daerah di Indonesia memiliki budaya masing-masing. Namun budaya bisa mempersatukan bangsa dengan berlandaskan nilai Pancasila.

"Kunci nilai budaya itu apa? Kuncinya adalah toleransi. Dengan toleransi maka akan melahirkan rasa saling menghargai dan menghormati. Nilai ini dapat diekspresikan dengan cara berbeda di masing-masing daerah," katanya.
Wali Kota Baubau terus mengusung "Polima", sebuah nilai-nilai budaya masyarakat Buton dalam pembangunan berbasis kebudayaan. Atas upaya itu, AS Tamrin menerima "Anugerah Kebudayaan" PWI Pusat 2020 pada Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (FOTO ANTARA/HO-Buku HPN 2020 PWI Pusat)


Baca juga: Presiden Jokowi tanam pohon Marsawa di HPN 2020

"Polima" dan musik

Dalam dialog itu, pembangunan pro-kebudayaan di antaranya dipaparkan oleh Wali Kota Baubau AS Tamrin yang mengusung tema nilai-nilai budaya masyarakat Buton "Polima" dan Wali Kota Ambon (Provinsi Maluku) Richard Louhenapessy.

AS Tamrin mengusung "Polima" sebagai upaya membumikan filsafat "Sara Pataanguna", yang diimplementasikannya dalam pemerintahan di Kota Baubau yang dipimpinnya selama dua periode yakni pertama 2013-2018 dan dilanjutkannya pada masa bakti 2028-2023.

Sedangkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy memaparkan mengenai dampak positif mengenai budaya berbasis musik, yang kemudian oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yakni UNESCO diberi penghargaan Kota Ambon menjadi "Kota Musik Dunia".

Menurut AS Tamrin, ia merajut "Polima" -- atau ditulis juga PO 5 -- awalnya adalah penelitian disertasi yang akhirnya mengantarkannya meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Inti utama dari "Polima" adalah bentuk kearifan lokal falsafah Buton yang terdiri atas "pomaamaasiaka" (saling menyayangi), "popiapiara" (saling peduli/memelihara/mengayomi), "poangkaangkataka" (saling mengangkat derajat/menghargai), "pomaemaeka" (selalu merasa malu untuk berbuat negatif/tabu) , dan "pobincibinciki kuli" (tidak saling menyakiti antarmasyarakat).

AS Tamrin mengusung "Polima" sebagai upaya membumikan filsafat "Sara Pataanguna", yang diimplementasikannya dalam pemerintahan di Kota Baubau.

Setelah diimplementasikan dalam ruang lingkup pemerintahan, hasilnya cukup mencengangkan karena segudang penghargaan telah diraih, baik dalam kapasitas kepala daerah, pemerintah kota, maupun dalam sosok pribadi.

Di antara catatan prestasi itu adalah tahun 2015, yakni "Penghargaan Kebudayaan" dari Lembaga Kebudayan Nasional.

Selama 2013-2015 Kota Baubau meraih berbagai prestasi di tingkat provinsi dan mewakili Sultra di tingkat nasional di bidang pendidikan seperti lomba matematika, kebumian, astronomi, agronomi, instalasi listrik dan lomba sekretaris.

Tahun 2016 di tingkat nasional mendapatkan medali perak pada Olimpiade Olahraga dan Seni cabang renang. Juara I lomba Perpustakaan Kelurahan, yang diraih Perpustakaan Kelurahan Sukanayo tingkat nasional, dan penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai kota yang mampu menekan kejadian/eliminasi malaria.

Untuk prestasi Kota Baubau tahun 2017 Kota Peduli HAM, penghargaan Swasti Saba Padapa (Kota Sehat) kategori pemantapan dan Kota Pengendali Inflasi.

Khusus untuk bidang lingkungan, Baubau juga meraih penghargaan bidang lingkungan hidup yakni Adipura untuk kategori Kota Sedang sejak 2016, 2017 dan 2018.

Pada 2018 salah satu prestasi yang membanggakan adalah Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan penghargaan PDAM Sehat Tahun buku 2018 yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sedangkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan bahwa musik adalah salah satu komponen kecil dari budaya yang digali dalam upaya kepentingan merajut hubungan masyarakat Ambon. Terlebih, daerah itu pernah mengalami konflik sosial.

Kunci keberhasilan itu, kata dia, ternyata pendekatannya adalah pendekatan budaya dan
dampak positif Ambon menjadi "Kota Musik Dunia" adalah musik sebagai bahasa komunikasi yang universal.

Dalam konteks itu, musik juga dipakai sebagai sarana perdamaian bagi masyarakat untuk menyatukan perbedaan sekaligus sebagai kekuatan pemerintah dan masyarakat untuk membangun persaudaraan dan kebudayaan.

Ia menyebut hal terwujud ketika Kota Ambon dan Provinsi Maluku menjadi tuan rumah ajang keagamaan nasional seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Pesta Paduan Suara Lagu Gerejawi (Pesparawi), Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) dan kegiatan lainnya, di mana terjadi kolaborasi, terutama musik bernyanyi lintas agama.

Karena itu, ternyata musik berdampak pada kebudayaan dengan mengubah pola pikir dari hobi menjadi potensi ekonomi kreatif bagi masyarakat, serta musik menjadi sarana komunikasi dalam menciptakan perdamaian.

Bahkan, Kementerian Agama pada 2019 memberikan penghargaan kepada Kota Ambon sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia karena mampu bangkit dan maju dari keterpurukan setelah konflik sosial 20 tahun silam.

Sedangkan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyambut baik pendekatan budaya yang dicanangkan PWI Pusat untuk melihat perspektif pembangunan yang mengarusutamakan pendekatan budaya.

"Budaya mencari titik persamaan dan bukan perbedaan. Itu berbeda dengan politik yang justru mengedepankan perbedaan ketimbang persamaan," katanya.

Dalam konteks itulah, menurut Mohammad Nuh, bila ruang kesamaan telah terbentuk, maka apapun bisa diselesaikan dengan baik sehingga mencari persoalan menjadi jawaban dan bukan mencari jawaban untuk dijadikan persoalan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya kapok tidak hadir di HPN
Pewarta : Andi Jauhary
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020