kualitas beras dari Bulog sudah tidak diragukan lagi dan semakin baikMamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menandatangani nota kesepahaman atau "Memorandum of Understanding/MoU" terkait penyaluran beras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Kepala Perum Bulog Divre Sulselbar Muhammad Attar Rizal, di Mamuju, Senin.
Penandatangan MoU yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar tersebut disaksikan Direktur Komersial Perum Bulog Mansur dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta jajaran Perum Bulog wilayah Sulselbar.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan bahwa pembayaran tunjangan beras bagi ASN itu, hanyalah peralihan dari tunai ke bentuk barang, tanpa adanya pemotongan.
Baca juga: Bulog perlu jaga kualitas beras, agar bisa bersaing di ritel modern
Baca juga: Aprindo: Beras medium Bulog miliki kualitas premium
"Mari kita memberikan sosialisasi kepada para pegawai, bahwa di sini tidak ada pemotongan. Ini adalah peralihan, yang tadinya dibayar tunai, sekarang dalam bentuk barang berupa beras, sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah," jelas Ali Baal Masdar.
Tidak hanya itu lanjutnya, para pimpinan OPD juga harus menyampaikan kepada para ASN bahwa beras dari Bulog saat ini kualitasnya tidak diragukan lagi dan dapat diunggulkan.
"Beri tahu juga bahwa dengan perkembangan teknologi, kualitas beras dari Bulog sudah tidak diragukan lagi dan semakin baik," ujar Ali Baal Masdar.
Gubernur berharap, kerja sama dengan Perum Bulog tersebut dapat segera terealisasi dan berkelanjutan pada bahan pokok lainnya, bukan hanya pada beras, tetapi juga jagung, kedelai, gula dan daging.
Gubernur juga menyampaikan bahwa ke depan, di Sulbar akan dibangun pabrik beras modern.
Baca juga: Bulog gandeng Aprindo distribusi beras medium ke masyarakat
Baca juga: Buwas: penjualan beras Bulog lewat e-commerce diminati masyarakat
Sementara, Direktur Komersial Perum Bulog Mansur mengatakan, Sulbar merupakan provinsi yang ketiga melakukan kerja sama untuk penyaluran beras bagi ASN.
"Alhamdulillah, sudah ada tiga provinsi, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dan nanti semua provinsi akan melakukan hal yang sama," kata Mansur.
Ia mengungkapkan, untuk tahap pertama setiap ASN akan menerima beras 10 kilogram.
"Namun tidak menutup kemungkinan ke depan, akan ditambah lagi dengan menyesuaikan jumlah keluarga yang dimiliki setiap ASN," kata Mansur.
Untuk harga beras lanjut Mansur, saat ini belum bisa dipastikan besarannya, sebab masih akan dibicarakan lebih lanjut.
"Tentunya, di bawah harga pasaran. Tetapi, secara pasti masih akan kami bicarakan lebih lanjut. Yang jelas, berasnya bagus dan berkualitas. Nanti akan ada beras medium dan premium, tergantung permintaan," terang Mansur.
Ia menjelaskan, kerja sama itu sebagai upaya integrasi antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog, dalam hal penyaluran beras.
"Ini penugasan pemerintah kepada Bulog yang sudah terintegrasi antara pemerintah daerah dengan Bulog," kata Mansur.
Usai penandatanganan MoU, dilanjutkan penyerahan secara simbolis beras jenis premium 10 kilogram yang diberi branding Marasa dari Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Ridwan dan Kepala Dinas Sosial Sulbar Bau Akram Da’i.
Baca juga: Bulog pasok beras premium untuk 25.000 karyawan BNI
Baca juga: Gubernur: Pemberian beras untuk ASN ditiru provinsi lain
Baca juga: DPR pertanyakan rencana penyaluran beras Bulog kepada ASN
Pewarta: Amirullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
