Rabu, 18 Oktober 2017
  • Komisi III DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja bersama Dinas Tata Ruang dan Bagian Hukum untuk membahas perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi, Senin (2/11).Ketua Komisi ...

  • Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Suhut Harianto menyatakan prihatin dengan minimnya armada dan fasilitas yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai garda terdepan dalam mengatasi bencana di daerah ...

  • Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Arif mendesak dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagai upaya mendorong pemerintah kota dalam mendongkrak pendapatan asli ...

  • Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Ubayya Bengawan menantang dua SKPD, yaitu BPPM dan Disperindagkop dan UMKM untuk menggali potensi pendapatan asli daerah, karena saat ini pemkot hanya mampu menjalankan tiga sektor potensi ...

  • Komisi II DPRD Kota Bontang meminta Badan Perizinan dan Penanaman Modal bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, karena masih banyak potensi yang belum ...

  • Anggota Fraksi Hanura DPRD Kota Bontang M Rusli mendesak pemerintah kota dan perusahaan di daerah setempat untuk menambah peralatan deteksi kadar udara di beberapa titik lokasi sebagai informasi aktual kepada publik.Rusli yang ...

  • Ketua Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera DPRD Kota Bontang Ridwan mendorong pemerintah kota untuk membeli peralatan laboratorium lingkungan guna mendukung kinerja Badan Lingkungan Hidup setempat.Ridwan saat dihubungi ...

  • Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Rustam HS menyesalkan sikap PT Pupuk Kaltim yang tidak koperatif dengan membatalkan penyelidikan kasus banyaknya lumut di kawasan perairan sekitar perusahaan yang menyebabkan kerugian para ...

  • Komisi III DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur,  melakukan rapat dengar pendapat terkait legalitas kepemilikan Pelabuhan Tanjung Laut di Bontang Selatan, seiring adanya permintaan syahbandar agar pelabuhan itu dihibahkan ...

  • Komisi I DPRD Kota Bontang menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait membahas rencana penyatuan database pegawai negeri sipil dan non-PNS di daerah setempat dengan Pemprov Kaltim pada 2017.Rapat yang berlangsung Rabu, ...

Generated in 0.0305 seconds memory usage: 0.48 MB