Bendung Irigasi Telake di Provinsi Kaltim yang meliputi dua wilayah, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser, diyakini potensial mengaliri area persawahan seluas 21.000 hektare (ha) pada dua kabupaten tersebut.
"Untuk penetapan lokasi bendung sudah dilakukan, sedangkan yang sekarang kami lakukan adalah persiapan penetapan luas lahan untuk akses menuju Bendung Irigasi Telake," ujar Asisten I Setprov Kaltim M Jauhar Efendi di Penajam, Kamis.
Jauhar yang merupakan Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan akses, bendung pelengkap, saluran primer dan sekunder Bendung Irigasi Telake ini melanjutkan, luas tanah yang akan ditetapkan untuk akses hingga salurannya sekitar 166.415 ha.
Rinciannya adalah area bendung kiri yang meliputi jalan akses dan direksi keet seluas 7.206 ha, area bendung kanan (disposal area) seluas 18.774 ha, area primer kiri atau untuk pelabuhan saluran seluas 17.833 ha, area saluran sekunder kiri 1 seluas 46.974 ha.
Kemudian area saluran sekunder kiri 2 seluas 19.451 ha, saluran sekunder kiri 3 seluas 24.775 ha, saluran pelabuhan kiri seluas 11.578 ha, saluran primer kanan untuk interkoneksi dan pelebaran saluran seluas 15.517 ha.
Selanjutnya adalah untuk saluran sekunder kanan yang juga sebagai pelabuhan saluran seluas 4.307 ha, sementara bidang yang dibutuhkan sebanyak 549 bidang.
"Lahan seluas ini melewati kawasan pada 15 desa, yakni 10 desa di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, kemudian 5 desa lagi di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser," ucap Jauhar.
Ia melanjutkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan lahan adalah tiga tahun secara bertahap, yakni mulai 2020 lalu hingga 2022, dengan rincian dua tahun masa penetapan lokasi dan perpanjangan satu tahun.
Sambil proses penetapan lahan berjalan, lanjut Jauhar, pembangunannya pun terus berlanjut sehingga ditargetkan tahun 2023 bendung ini harus sudah rampung.
Sementara Plt Sekkab PPU Muliadi mengatakan, Bendung Irigasi Telake ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga penganggaran mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunannya, maka biayanya dari APBN.
"Kami tentu sangat mendukung proyek ini dan masyarakat juga harus mendukung karena bendung ini untuk mengairi sawah masyarakat, sehingga dalam jangka panjangnya juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat petani maupun masyarakat luas," kata Muliadi.
