Samarinda (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terkesan pro aktif mendorong desa yang belum membentuk BUMDes untuk segera membentuk. Sebab tercatat hingga saat ini terdapat 137 desa dari 841 desa se Kaltim yang belum membentuk BUMDes dengan berbagai permasalahan masing-masing di setiap desa.
"Sesuai arahan pimpinan kita harus tetap bergerak dan memberikan pelayanan publik meskipun sedang bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Karena bidang tugas kami di antaranya bertanggung jawab melakukan pembinaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes, makanya kita pro aktif dan memaksimalkan peran untuk mendorong 137 desa segera membentuk BUMDes, " ujar Kepala DPMPD Kaltim, H Muhammad Syirajudin melalui Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna Elvis didampingi Kasi UEM Muriyanto, Selasa (28/7).
Adapun peran yang dilakukan pro aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan kabupaten terkait memantau perkembangan data desa yang belum membentuk BUMDes. Mengingat DPMD/DPMK kabupaten pada Juli 2020 ada kegiatan sosialisasi pembentukan BUMDes di tingkat kecamatan bagi desa-desa yang belum membentuknya.
"Makanya kami melakukan monitoring ke kabupaten untuk dapat info yang update. Apa masih 137 desa yang belum membentuk BUMDes atau sudah berkurang karena sudah terbentuk BUMDes," katanya.
Sejalan dengan hal itu, DPMPD Kaltim terus memperbaharui data desa dan kecamatan yang belum disasar kabupaten. Harapannya saat kegiatan sosialisasi yang direncanakan DPMPD Kaltim disetujui bisa menyasar desa dan kecamatan dimaksud.
"Tahun ini ada kegiatan usulan di APBD perubahan yakni sosialisi dan diskusi terkait pembentukan BUMDes di Kabupaten Kutai Timur. Sesuai target rencana kerja tahun 2020 ada 5 desa, " sebutnya.
Selain melakukan sosialisasi dan diskusi, DPMPD Kaltim juga terus menginventarisir permasalahan dan kendala pembentukan BUMDes untuk penyelesaian masalah.
Dikemukakan Syirajudin lain hal seperti kampung-kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang permasalahan terbesarnya lebih diakibatkan minimnya jumlah penduduk perdesa.
"Mau didorong seperti apa juga kalau penduduknya sedikit susah cari SDM yang mau jadi pengelola BUMDes, mereka lebih memilih kerja di perusahaan, " imbuhnya.
Meski demikian, dia mengaku akan terus mendorong agar desa segera membentuk BUMDes sebagai salah satu usaha bersama masyarakat desa dalam menggerakan perekonomian desa.
DPMPD Kaltim dorong 137 desa segera bentuk BUMDess
Selasa, 28 Juli 2020 10:13 WIB
Makanya kami melakukan monitoring ke kabupaten untuk dapat info yang update. Apa masih 137 desa yang belum membentuk BUMDes atau sudah berkurang karena sudah terbentuk BUMDes