Samarinda (Antaranews Kaltim) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur bersama jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim menggelar diskus terkait pengelolaan Dana Desa (DD).
"Kami meminta semua auditor dijajaran DPMPD Provinsi Kaltim untuk menyamakan persepsi dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD),"kata Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Raden Cornell Syarief di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa harus bersifat terbuka atau transparan, berarti harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Selain itu juga harus bersifat tanggung jawab, akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan harus taat kepada peraturan perundang-undangan.
Sementara itu Kepala DPMPD Kaltim, Jauhar Efendi menyebutkan bahwa di Provinsi Kaltim diketahui dari 841 desa, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagian besar masih masuk katagori desa tertinggal.
"Hanya dua kabupaten yang rata-rata desanya berstatus berkembang, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara, selebihnya ada berstatus sangat tertinggal, maju dan mandiri," katanya.
Jauhar Efendi juga menyambut baik ide dan gagasan untuk melakukan dialog interaktif bersama dengan Kepala BPK Perwakilan Kaltim melalui stasiun radio RRI Samarinda yang dijadwalkan pada 7 November 2018.
Ia berharap informasi yang dikupas tuntas melalui dialog interaktif dapat meningkatkan pemahaman pengelolaan dana desa agar lebih baik lagi, guna mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal
Selain itu juga Ia mengingatkan kepada jajaran DPMPD Kaltim, maupun kabupaten untuk tetap berada pada koridor dan tugas pokok masing-masing.
"Jangan dikira kalau sudah berdialog sama-sama dalam satu forum, lalu kalau ada penyimpangan penggunaan dana desa akan dibiarkan. BPK tetap objektif dalam mengawal pengelolaan dana desa," ujar Jauhar.
Adapun diskusi yang berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim tersebut berjalan santai, tetapi sangat produktif dalam menyamakan persepsi untuk bersama-sama mewujudkan desa mandiri.(*)