Samarinda (Antaranews Kaltim) - Pemprov Kalimantan Timur melalui instansi terkait bersiap menggelar lomba desa/kelurahan guna mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan di tingkat pemerintahan paling bawah itu.
"Dalam lomba ini, juara bukanlah tujuan kami, namun yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan partisipasi dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan," ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, M Jauhar Efendi di Samarinda, Jumat.
Penilaian lomba meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan bidang lainnya.
Jauhar mengatakan, pemerintahan dalam berbagai tingkatan mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan hingga unit pemerintahan terdepan yakni pemerintah desa/kampung dan kelurahan, dituntut lebih responsif, bukan reaktif.
Maksud responsif adalah pemerintah harus lebih mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah di semua tingkatan tidak boleh pasif, tapi harus pro aktif melakukan langkah-langkah pelayanan yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.
Terkait dengan lomba desa/kelurahan tingkat Kaltim, lanjut Jauhar, peserta lomba adalah pemenang pertama lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten/kota tahun 2018.
Tahapan awal lomba tingkat Kaltim adalah seleksi administratif berupa penyerahan data evaluasi perkembangan desa/kampung tahun 2016 dan 2017, menyerahkan profil desa/kelurahan tahun 2016-2017.
Menyerahkan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan, instrumen pemantauan, berkas administrasi, dan menyerahkan soft copy visualisasi kegiatan dan kondisi desa/kelurahan, dengan waktu penyerahan ke DPMPD Kaltim pada 2-10 Juli 2018.
Jauhar menjelaskan bahwa tahun ini lomba desa/kelurahan hanya digelar sampai tingkat provinsi, tidak seperti tahun sebelumnya yang digelar hingga tingkat regional atau nasional.
Alasan tidak digelarnya lomba hingga tingkat nasional karena adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018, sehingga kegiatan dan persiapan lomba dikhawatarikan mempengaruhi persiapan hingga pelaksanaan pilkada.
Meski tidak digelar lomba di tingkat nasional, lanjut Jauhar, namun ketika penilaian lomba tingkat provinsi mendatang, tim dari pusat akan hadir untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan.
Kehadiran tim dari pusat adalah untuk memastikan apakah lomba tingkat provinsi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Persoalan ditiadakannya lomba tingkat nasional ini, jauh-jauh hari lalu sudah kami sosialisasikan kepada pemkab/pemkot pada saat Raker DPMPD Kaltim, agar tidak muncul kekecewaan di belakang hari," ucap Jauhar.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan bagi desa/kelurahan yang menjadi pemenang tingkat provinsi, untuk dipersiapkan mengikuti Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Keluarahan di Provinsi Bali pada Oktober mendatang.(*)
Pemprov Kaltim bersiap gelar lomba desa/kelurahan
Jumat, 22 Juni 2018 19:49 WIB