"Jika seorang suami ingin melakukan vasektomi harus mendapat persetujuan dari istri dan anaknya lebih dari dua, hal itu menjadi salah satu persyaratan,"kata Nerius didampingi Kabid KBKR BKKBN Kaltim,Drs Sudibyo saat dialog di Radio Suara Samarinda, Senin (21/5).
Ia mengatakan vesektomi atau MOP dilakukan biasanya alternatif terakhir, jika istri dalam ber KB tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi seperti suntik, implan, IUD dan pil karena berpengaruh terhadap badan bertambah gemuk dan muncul flek-flek di wajah.
Jadi salah satu alternatif suami yang harus ber KB, karena selama ini kebanyakan orang beranggapan urusan ber KB adalah urusan para ibu-ibu, padahal tidak demikian. Ber KB pun bisa dilakukan oleh pria dengan menggunakan alat kontrasepsi kondom atau vasektomi.
Nerius menjelaskan mengapa vasektomi harus mendapat persetujuan istri karena banyak rumor yang berkembang bahwa istri sering tidak setuju suaminya vasektomi karena khawatir prilaku suami akan menyimpang (selingkuh).
"Nah itulah alasan-alasan yang banyak kami dengar dari berbagai daerah, sehingga perlu adanya kepercayaan dari istri untuk mendapat persetujuan,"katanya.
Dikemukakannya bahwa BKKBN mendorong para pria untuk ber KB dengan melakukan pelayanan MOP gratis di berbagai kesempatan dan kegiatan pelayanan yang bekerjasama dengan pihak medis di daerah miskin, terpencil , tertinggal dan perbatasan.
"Jadi wanita ber KB itu sudah biasa tetapi pria ber KB itu luar biasa,” katanya.
Sementaraitu Jumran salah seorang warga pada kesempatan itu menanyakan bagaimana perkembangan KB di Provinsi Kaltim sendiri apakah kepesertaannya meningkat atau malah mengalami penurunan?
Menanggapi pertanyaan tersebut Kabid KBKR BKKBN Kaltim, Sudibyo menjelaskan bahwa semenjak adanya otonomi daerah, jumlah kepesertaan ber KB mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan banyak para penyuluh lapangan KB (PLKB) yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di mutasi atau dialih fungsikan oleh pemerintah setempat.
"Dengan demikian maka otomatis BKKBN kekurangan tenaga penyuluh lapangan yang selama ini sebagai ujung tombak mensosialisasikan program-program,” katanya.
Lanjut Sudibyo idealnya satu desa dilayani satu penyuluh lapangan KB, namun saat ini di Kaltim tidak seimbang. Satu PLKB bisa melayani hingga tiga sampai lima desa, ditambah kondisi infrastrukturnya belum memadai.
Tetapi sejak Januari 2018 status kepegawaian PLKB telah ditarik ke BKKBN pusat bukan lagi mereka menjadi pegawai daerah, tetapi sudah menjadi pegawai BKKBN pusat, tetapi peruntukan atau pengabdiannya untuk daerah.
"Kami berharap dengan adanya peralihan status kepegawaian tersebut akan terjadi peningkatan kepesertaan ber KB, apalagi saat ini sudah ada Jaminanan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi salah satu tugas BKKBN adalah menyediakan seluruh sarana dan prasarana termasuk alat kontrasepsi,"katanya.
Sudibyo menambahkan untuk tenaga pelayanan dilakukan oleh bidan dan dokter di bawah naungan Dinas Kesehatan. Biasanya jika dilakukan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi gratis BKKBN Kaltim bekerjasama dengan SKPD KB kabupaten/kota, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang setempat dan Dinas Kesehatan. (*).
Pewarta: -Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
