Wapres: Target Asian Games Tetap Sepuluh Besar

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan target Indonesia dalam perhelatan Asian Games 2018 tidak berubah, yakni masuk sepuluh besar, meskipun setelah melihat prestasi di SEA Games Kuala Lumpur yang cukup mengecewakan.

"Ya, pokoknya kita ingin mencapai 10 besar itu target, kalau mau pasti nanti, justru itulah latihan dipercepat, dikirim ke luar negeri atlet-atlet yang penting," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

Wapres Jusuf Kalla selaku ketua Dewan Pengarah Panitia Pelaksana Asian Games 2018 menyampaikan hal tersebut kepada jurnalis usai menyaksikan penandatanganan perjanjian sponsorship Asian Games 2018 antara Komite Penyelenggara Asian Games Indonesia (INASGOC) dan enam perusahaan BUMN.

Tim Indonesia menjadi peringkat kelima dalam ajang SEA Games 2017 dengan perolehan 38 emas, 63 perak dan 90 perunggu, prestasi tersebut dianggap yang terburuk sepanjang sejarah SEA Games yang dimulai pada 1977.

Menurut Wapres, pemerintah tidak ingin prestasi Indonesia di SEA Games Kuala Lumpur terulang karena tujuan persiapan Asian Games 2018 juga untuk Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang.

"Kita tidak ingin persiapan kita seperti pada SEA Games yang prestasinya sangat menurun, karena Asian Games ini nanti untuk menjembatani ke Olimpiade," kata dia.

Oleh karena itu, Wapres mengapresiasi perjanjian sponsorship "prestige" dari enam perusahaan BUMN yang bernilai Rp500 miliar yang selain untuk penyelenggaraan, juga dapat digunakan untuk latihan atlet Indonesia.

"Tidak ada yang bisa menjamin target, tapi upaya ke situ, kita pastikan ingin lebih baik dari pada Asian Games di Incheon," kata dia.

Enam BUMN yang menjadi sponsor prestisius Asian Games 2018, yakni PT Telekomunikasi Indonesia, Telekomunikasi Seluler Indonesia, Pertamina Persero, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Acara penandatanganan perjanjian sponsorship tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (*)