Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
mengakui rencana penghapusan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas
(Satlak Prima) menyusul upaya pemerintah untuk memperpendek jalur
birokrasi pembinaan atlet-atlet nasional.
"Memang ada rencana dari pemerintah, jadi bukan hanya Kemenpora,
untuk melakukan peninjauan ulang tentang keberadaan Satlak Prima," kata
Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di Jakarta,
Senin.
Gatot menjelaskan keberadaan Satlak Prima akan digantikan oleh
institusi lain untuk optimalisasi bantuan langsung kepada cabang-cabang
olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
"Kami sudah menghitung konsekuensinya. Kami sudah menganalisa
kekurangan dan kelebihannya. Kalau persiapan atlet hanya menggunakan
pola seperti saat ini, target prestasi 10 besar di Asia itu akan sulit,"
ujar Gatot tentang langkah penghapusan Satlak Prima sebagai solusi
untuk pemotongan jalur birokrasi.
Penghapusan Satlak Prima itu, lanjut Gatot, akan dilakukan pada
November. "Kami ingin secepatnya. Kalau Januari terlalu kelamaan,"
ujarnya.
Pemerintah tengah membahasan regulasi terkait penghapusan Satlak
Prima bersama para pemangku kepentingan bidang olahraga. "Kami tidak
duduk manis tanpa mendengar pendapat dari berbagai pihak. Kami sudah
mendengar pihak-pihak terkait," kata Gatot.
Gatot menambahkan sebagian pejabat dan pegawai Satlak Prima akan pindah ke unit-unit lain di lingkungan Kemenpora.
"Keputusan pemerintah tidak semata-mata membubarkan. Tapi, banyak
hal yang harus kami persiapkan antara lain pemangkasan birokrasi,
penyaluran atlet agar tetap pada penampilan terbaik, sistem
penganggaraannya, dan sistem komandonya," ujarnya.
Sebelumnya pada kegiatan penghitungan mundur Asian Para Games 2018
di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (6/10),
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pemerintah untuk memangkas
birokrasi di bidang olahraga guna peningkatan prestasi atlet.
"Tidak boleh lagi ada kerumitan dalam organisasi. Harus perpendek
jarak antara pengambilan keputusan dan pelaksanaannya," ujar Wapres
Jusuf Kalla.
Sementara, Menpora Imam Nahrawi, dalam jumpa pers penghitungan
mundur Asian Para Games 2018, mengatakan pemangkasan birokrasi terkait
pembinaan atlet-atlet pemusatan pelatihan nasional menjadi agenda
pemerintah jelang Asian Games dan Asian Para Games 2018.
"Kami sedang menunggu peraturan presiden yang terbaru terkait dengan pemangkasan birokrasi itu," ujar Menpora. (*)
Satlak Prima akan Digantikan Institusi Lain
Selasa, 10 Oktober 2017 10:18 WIB