Krisis Listrik Di Tengah "Lumbung" Batu Bara

Sangata (ANTARA News - Kaltim) - Jika melihat wajah Kutai Timur, Kaltim sebagai penghasil batu bara terbesar nasional atau terbesar di dunia untuk katagori tambang terbuka (open pit mine), maka rasanya tidak mungkin daerah itu mengalami krisis energi listrik.

Kutai Timur (Kutim) selama ini dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Kaltim atau nomor dua setelah Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya APBD 2009 hampir mencapai Rp5 triliun artinya lebih tinggi dana pendapatan dan belanja dari beberapa provinsi di Indonesia.

Besarnya APBD itu sebagian besar kontribusi dari batu bara dan Migas, serta berbagai pendapatan dari perdagangan dan agribisnis.

Di Kutai Timur terdapat sejumlah perusahaan batu bara, sudah tentu yang terbesar dari PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang disebut-sebut berambisi bisa memenuhi target produksi 2010 mencapai 80 juta metrik ton.

Namun, kenyataannya daerah itu masih mengalami krisis energi listrik. Pemadaman bergilir (byar pet) bukan hal yang aneh bagi warga "Kabupaten Batu Bara" itu.

Bahkan, ada hal yang sebenarnya tampak sangat ironis, yakni enam dari delapan desa di Kecamatan Rantau Pulung sampai kini belum menikmati aliran listrik.

Pada gilirannya, ribuan warga di enam desa di Kecamatan Rantau Pulung itu setiap malam tidur hanya disinari oleh lampu templok atau disebut juga lampu tempel.

Ke-enam desa itu masing-masing Pulung Sari, Margo Mulyo, Manunggal Jaya, Tanjung Labu. Tepian Makmur, Desa Mukti Jaya SP3 dan desa Rantau Makmur SP4.

"Jumlah penduduk tinggal di enam desa yang belum tersentuh listrik itu sedikitnya sekitar 2.000 jiwa," kata Bejo (51) Warga Desa Kebon Agung/SP7.

Ia menuturkan bahwa kondisi seperti itu berlangsung sejak 13 tahun silam atau pada 1997, yakni sejak kedatangan mereka yang mengikuti program transmigrasi dari Pulau Jawa ke daerah itu belum pernah tersentuh listrik.

Tidak adanya aliran listrik jelas sangat menghambat upaya mereka dalam meningkatkan taraf hidupnya, termasuk bagi pendidikan anak-anak mereka karena belajar dalam suasana gelap karena hanya menggunakan lampu tempel mempengaruhi minat mereka untuk membuka mengulang pelajarannya di rumah.

Di desa itu, terlihat beberapa warga eks-trans yang perekonomiannya cukup maju mampu mengatasi masalah tersebut dengan membeli genjet namun jumlahnya segelitir orang saja. Bahkan, kenaikan harga solar yang begitu tinggi menjadi kendala mereka untuk menghidupkan gensetnya

"Hanya beberapa persen kecil saja masyarakat eks transmigrasi di Rantau Pulung yang sudah menikmati aliran listrik,kalau yang tidak mampu ya gelap " kata Bejo yang juga adalah Ketua RT 09 desa Kebon Agung warga eks transmigrasi asal Jawa Timur

Mantan Kepala desa Kebon Agung, Subroto mengatakan heran karena Rantau Pulung yang sudah resmi menjadi Kecamatan selama lima tahun tetapi belum memiliki listrik

"Kesulitan kami disini karena belum ada listrik sehingga warga kesulitan membuka usaha yang mestinya memerlukan pasokan listrik,"ujar Subroto

Yohanis 47 tahun, warga desa Tanjung Labu Rantau Pulung juga mengaku lebih banyak warga tidak menikmati listrik daripada yang sudah

"Memang ada listrik tetapi bukan dari pemerintah, namun listrik milik pribadi yang hanya dinikmati beberapa kepala keluarga.Bahkan semenjak saya dan keluarga datang ke Rantau Pulung awal tahun 2000 sampai hari ini belum menikmati listrik,"kata Yohanis asal Nusa Tenggara Timur.

"Kami semua disini berharap agar pemerintah khususnya pak Camat dan pak Bupati anggota DPRD bisa memperhatikan warga yang tinggal di Rantau Pulung," tutur dia.

Ekonomi Cukup Berkembang

Berdasarkan data yang diperloleh pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Rantau Pulung adalah eks unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang dimekarkan menjadi tahun 2005 menjadi Kecamatan bersama dengan pemekaran kecamatan lain di Kutai Timur masing-masing Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kaubun

Kecamatan Rantau Pulung memiliki luas wilayah 143.83 Km2 berpenduduk 7.366 jiwa hanya berjarak sekitar 38 kilometer dari Sangata, ibukota Kabupaten Kutai Timur.

Seiring dengan perkembangan daerahnya, perkonomian di daerah itu cukup berkembang dengan kehadiran sejumlah investor perusahaan perkebunan kelapa sawit, hingga saat ini masyarakat setempat mendominasi sebagai tenaga kerja perkebunan dan sebagian sebagai usaha dagang.

Keluhan belum masuknya aliran listrik di enam desa di Rantau Pulung diakui Camat Rantau Pulung Drs.Poniso Suryo Renggono.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Kutim baru mampu memberikan layanan listri kepada dua desa, sedangkan pengadaan listrik di desa lain masih mengandalkan peran warga sendiri.

"Sebetulnya ada juga listrik di desa lain, tapi bukan PL atau Subsidi Pemkab Kutai Timur, tetapi membeli untuk pribadi dan disalurkan ke rumah penduduk untuk disewakan," katanya.

Menurut Camat Poniso bahwa dari delapan desa dengan penduduk 7.366 jiwa, dua desa yang dialiri listrik, yakni Desa Mukti Jaya berpenduduk 1.146 dan desa Rantau Makmur dengan penduduk 1.174. Sedangkan enam desa yang belum dan listrik sebanyak 5.046 jiwa

Poniso menyebutkan,beberapa waktu dua desa yakni Mukti JAya dan Rantau Makmur mendapat bantuan dua genset yang berkapasitas 150 KVA, namun terbakar mengakibatkan pemadaman selama sekitar tiga bulan lebih

Putusnya aliran listrik cukup mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan di pusat pemerintahan, kita punya genset masing-masing. Pelayanan publik tidak boleh terganggu," katanya.

Belum masuknya listrik disejumlah desa di Kecamatan Rantau Pulung jelas menghambat upaya warga dalam menjalankan berbagai usaha, khususnya kegiatanindustri rumah tangga.

Pemkab Kutai Timur sebenarnya mengetahui persoalan itu dan telah berusaha mengatasinya. Wakil Bupati Kutai Timut, Ardansyah Sulaiman mengatakan sudah mengusulkan pengadaan genset melalui anggaran APBD-Perubahan 2010.

"Pemkab Kutai Timur sudah mengusulkan pengadaan, namun ternyata terkendala proses tender. Karena itu pemecahan masalahnya kita serahkan kepada Pemkab," katanya.

Pihaknya berharap agar pihak swasta bisa membantu upaya mengatasi krisis energi listrik di Kutai Timur.

Gayung bersambut, PT. Bakrie Power kemudian menyatakan minat untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang berdaya 2x100 MW di daerah itu.

Hal itu terungkap saat sejumlah petinggi Bakrie Power melakukan audensi dengan pihak Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang dipimpin oleh Bupati Isran Noor di Sangatta, belum lama ini.

"Kami bahkan sudah melakukan survei dan lokasi paling tepat untuk pembangunan PLTGU mulut tambang di sekitar Bengalon. Alasannya, dekat dengan tambang sehingga akan mengurangi biaya produksi yang tentu akan berdampak terhadap penjualan kepada masyarakat," kata Pandam Padiono, salah satu unsur pimpinan Bakrie Power.

PT. Bakrie Power merupakan anak perusahaan dari kelompok usaha Bakrie and Brothers yang memiliki KPC (Kaltim Prima Coal), yakni   perusahaan tambang batu bara terbesar di dunia untuk katagori open pit mine atau penambangan terbuka juga berlokasi di Sangata (Kutai Timur).

Dalam presentasinya yang dihadiri perusahaan Korea East West (KEW) itu, Pangam menyebutkan tenaga listrik yang dibangun perusahaanya untuk mendukung Kaltim sebagai lumbung energi.

"Kami melihat kebutuhan energi di Kaltim dan Kalimantan sangat besar, karenanya diharapkan adanya PLTU Bakrie bisa membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga listrik di Kaltim," ujar Pandam Pandiono.

Didampingi sejumlah petinggi Bakrie Power, ia menjelaskan PLTU Mulut Tambang akan memanfaatkan batubara nilai kalorinya rendah namun kandungan sulphur rendah.

"Dengan kandungan kalori dan sulphur yang rendah, akan menyebabkan PLTU ramah lingkungan," imbuh Yusuf, tim ahli Bakrie Power yang juga mendampingi Pandam.

Yusuf menyebutkan bahwa tenaga listrik yang dikeluarkan PLTU Mulut Tambang akan dikoneksikan melalui jaringan 150 Kv yang terhubung dengan gardu induk Sangatta sampai masuk ke jaringan Kaltim, Kalteng dan Kalsel.

Pihak Bakrie Power dalam membangun PLTU berkekuatan 2 x 100 MW membutuhkan dukungan Pemkab Kutim dalam menyiapkan lahan 100 Ha.

Bupati Isran Noor mengakui kebutuhan listrik di daerahnya sangat tinggi, yakni seirama pertumbuhan Kutim sebagai daerah otonom.

Ia menyebutkan, cukup lama keinginan Pemkab Kutim untuk pembangunan kelistrikan sehingga tawaran itu juga sangat menarik minat mereka.

"Pemkab sangat berkepentingan mengatasi masalah kelistrikan, khususnya mendukung pembangunan ekonomi rakyat dimana ketersediaan tenaga listrik mendorong pertumbuhan usaha baru yang akhirnya membuka lapangan kerja," kata Isran Noor.

Didampingi Wakil Bupati Ardiansyan Sulaiman dan pejabat lainnya, Isran memaparkan kondisi cukup ironis yang terlihat, yakni daerah sebagai penghasilan batu bara utama nasional itu justru mengalami krisis energi listrik. Isran Noor berjanji segera membentuk tim untuk mengkaji tawaran itu, termasuk mengenai pendataan lokasi pembangunan PLTGU mulut tambang itu.

Hampir Separuh

Selain batu bara, di Kutai Timur sebenarnya banyak perusahaan lain, baik bergerak di sektor perkebunan, minyak dan gas bumi maupun perhutanan dan perkayuan.

Ironisnya, selain mengalami krisis listrik kenyataannya dari jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa (data sebelum Sensus Penduduk 2010) , tercatat penduduk miskin 98.025 jiwa atau 48,25 persen atau hampir separuh penduduk Kutim adalah miskin.

Ironisnya lagi, masyarakat miskin tersebut tersebar di sekitar tambang yang terkonsentrasi pada tiga kecamatan yang selama ini menjadi kantung pertambangan, yakni Sangata Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon.

Mengenai krisis energi listrik itu timbul sebuah pertanyaan, mengapa warga Kutai Timur harus mengalami masalah kelistrikan di tengah "lumbung batu bara" ?

Jika melihat arah kebijakan nasional dalam perdagangan ekspor Migas dan batu bara maka hakikatnya bukan hanya Kutim yang mengalami masalah itu, misalnya hampir 60 persen dari total gas bumi dan 70 persen batu bara bukan untuk konsumsi dalam negeri namun untuk memenuhi kebutuhan ekspor puluhan negara di berbagai belahan dunia.

Produksi KPC, misalnya, sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan 35 negara (Asia, Eropa dan Amerika).

Melihat kondisi nasional seperti itu, maka masing-masing pemerintah daerah harus mampu "merangkul" semua perusahaan di daerahnya agar lebih perduli bagi pembangunan daerah setempat.

Hal itu terkait adanya anggapan bahwa banyak perusahaan yang kurang perduli terhadap daerah, yakni tempat perusahaan melakukan aktifitas usahanya.

Namun, pihak perusahaan membantah anggapan itu. Perusahaan berpendapat bahwa kewajiban utama mereka adalah menjalankan rutin per tahun program "corporate social responsibility" (CSR) atau dulunya dikenal dengan "Comdev" (community developmenT).

Jadi jika masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) mengaku sudah melakukan berbagai program pembangunan, mengapa masih banyak warganya belum yang belum tersentuh samasekali dengan berbagai fasilitas umum, terutama aliran listrik seperti pada enam desa di Kecamatan Rantau Pulung itu ?

Dikhawatirkan, baik berbagai program pembangunan dari Pemkab setempat maupun sejumlah kegiatan pertanggungjawaban sosial (CSR) perusahaan tidak tepat sasaran, yakni sesuai kebutuhan mendasar warga setempat, misalnya pelayanan aliran listrik.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.