Jakarta (ANTARA News) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran
sebagai garda terdepan ekonomi desa, yaitu menjaga stabilitas harga
pangan, kata Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI),
Abdullah Mansuri.
Abdullah Mansuri mengemukakan dalam keterangan
persnya dalam diskusi yang digelar Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Jumat.
Menurutnya,
hadirnya BUMDes akan mampu memperpendek rantai distribusi barang,
sehingga terhindar dari ulah tengkulak yang sulit dikendalikan
pemerintah. "Jika BUMDes terbentuk di daerah, maka petani lokal akan
setor barang ke BUMDes. Paling tidak pemerintah bisa lakukan pengawasan
terhadap proses distribusi," ujarnya.
Data IKAPPI mengungkapkan,
Indonesia memiliki 14 ribu pasar desa dengan asumsi jumlah pedagang
sebanyak 350 ribu pedagang. Untuk itu Mansur menilai, perlu adanya
intervensi harga pangan dari pemerintah agar tidak terus menerus
dikendalikan mavia pasar.
"Harga produk pertanian tdak terkendali
di pasar karena masih kuatnya sistem ijon. Pedagang pasar menjadi
kambing hitam suplai dan demand yang tidak seimbang secara nasional.
Padahal, kondisi tersebut justru mempersulit pedagang pasar," ujarnya.
Mansur
mengungkapkan, BUMDes sejak Tahun 2015 telah terbentuk sebanyak 12.115
BUMDes, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1.022 desa.
Jumlah tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi desa, jika diakomodasi
serius dan mendata jumlah produksi pertanian desa. "BUMDes adalah bentuk
yang paling pas dalam mengorganisir kerjasama antara petani dan nelayan
desa," ujarnya.

Adapun peran BUMdes dalam mengendalikan harga
pangan menurutnya terdiri dari beberapa item, yakni menjadi distributor
utama hasil pertanian desa, menginformasikan harga terkini,
menginformasikan permintaan yang tinggi di tiap desa, dan melaporkan
potensi berkurangnya stok pangan nasional.
"Saya membayangkan
adanya website pangan nasional, di mana BUMDes melaporkan harga pangan
di desa-desanya. Sehingga terpantau harga komoditi di desa-desa,"
ujarnya.
Di sisi lain, Ahmad Iman Syukri, Staf Khusus Menteri
Desa PDTT, mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pasar induk, dibutuhkan
suplai barang secara keberlanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
dapat memanfaatkan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMADes), yang
menampung pasokan barang dari BUMDes.
"Kalau setiap minggu
dituntut untuk mengirim sayuran sebanyak 50 ton ke pasar induk, maka itu
harus dipenuhi. Dalam hal ini BUMDes mampu atau tidak? Jika tidak, di
sinilah peran BUMDes Kawasan atau yang disebut dengan BUMADes," ujarnya. (*)
BUMDes Berperan Jaga Stabilitas Harga Pangan
Sabtu, 25 Juni 2016 15:16 WIB