Mahasiswa Kaltim Demo Peringati Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Sejumlah elemen mahasiswa Kaltim yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demontrasi damai di gedung DPRD Kaltim di Samarinda, Selasa, untuk memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Aksi tersebut yang juga diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman, Gerakan Mahsiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, menyuarakan aspirasi terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Kehadiran para mahasiswa diterima sejumlah wakil rakyat Kaltim, antara lain Rusman Ya`qub, Siti Qomariah, Rusianto, Rita Artaty Barito, Yakob Manika, dan Syafruddin.

Mahasiswa menyuarakan aspirasinya terkait kebijakan ekonomi Indonesia yang terus melemah di era kepemimpinan Presiden Jokowi, terbukti dari banyaknya pemutusan hubungan kerja, kenaikan inflasi yang membuat daya beli masyarakat terus menurun, penyelesaian Blok Mahakam, dan masalah lingkungan serta bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap di berbagai daerah.(*)Pemeritah pasti mengupayakan yang terbaik dalam hal menyudahi masalah ini. Koordinasi antarpimpinan pusat dan daerah juga terus dilakukan dalam upaya mencari jalan keluar terbaik," kata Rusman Ya`qub saat pertemuan dengan perwakilan mahasiswa.

Selain permasalahan nasional, mahasiswa juga melakukan cek silang terhadap pembangunan di Kaltim yang perlu mendapat perhatian wakil rakyat, seperti sektor pertanian yang masih belum berkembang dari tahun ke tahun.

Padahal, pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara, seperti penambahan anggaran pertanian dalam APBD dan mediasi dengan daerah lain terkait penempatan petani transmigrasi.

"Masalah pertanian terus menjadi problem di Indonesia. Memang, banyak petani yang taraf ekonominya berada di bawah rata-rata," terang Siti Qomariah.

Namun, lanjut Siti, DPRD Kaltim tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal melakukan perbaikan, misalnya menerapkan perda perlindungan lahan pertanian dan penambahan anggaran.(*)