Samarinda (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kualitas layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ririn saat memaparkan materi dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026 di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Samarinda.

Pemaparan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim Hajaturamsyah dan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola KI Kaltim Wesley Hutasoit.

Dalam kesempatan itu, Diskominfo Kaltim memaparkan berbagai upaya, inovasi, serta mekanisme pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan.

Ririn menjelaskan sejumlah langkah strategis tersebut mencakup pengelolaan data, koordinasi antarpengelola, pemanfaatan saluran digital, serta evaluasi pelayanan secara berkala.

Pelaksanaan tugas tersebut didukung koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di masing-masing unit kerja.

PPID Pelaksana bertugas menghimpun dan memverifikasi informasi dari unit kerja. Sementara itu, PPID Utama melakukan konsolidasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

“Untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, kami juga mengoptimalkan sejumlah sistem layanan digital, di antaranya Portal Satu Data Kaltim, Permohonan Informasi Online (PION) Kaltim, serta SP4N-LAPOR!” kata Ririn.

Pemanfaatan berbagai saluran digital tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan sekaligus memudahkan penyampaian permohonan informasi dan pengaduan pelayanan publik.

Dalam laporan pelaksanaan layanan, PPID Pelaksana Diskominfo Kaltim telah melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), yang mencakup informasi berkala, informasi serta-merta, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.

Setiap permohonan informasi diproses berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dengan memperhatikan batas waktu sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Meski demikian, Ririn mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola PPID dan belum optimalnya integrasi data antarsatuan kerja.

Selain itu, dokumentasi informasi belum sepenuhnya tertata secara sistematis dan masih terdapat keterbatasan sarana serta prasarana pendukung.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Diskominfo Kaltim terus mendorong peningkatan koordinasi internal, pemutakhiran dokumentasi informasi, serta penguatan peran PPID Pelaksana melalui pembinaan berkelanjutan.

Melalui Uji Publik Monev KIP 2026, Diskominfo Kaltim berharap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan transparan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi publik.



Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026