Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, mulai memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BDR) bagi satuan pendidikan yang terdampak kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Eko Suprayetno di Samarinda, Kamis, mengungkapkan sedikitnya 27 sekolah di daerah itu telah menerapkan sistem belajar daring, dengan wilayah Palaran dan Sambutan menjadi kawasan terbanyak yang menerapkan PJJ.
"Kebijakan PJJ ini bersifat sementara dan situasional. Keputusan teknis di lapangan akan disesuaikan secara dinamik berdasarkan perkembangan cuaca serta hasil pemantauan lintas sektor secara berkala," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda Ismid Kusasih.
Ismid menjelaskan kualitas udara di Samarinda dalam beberapa hari terakhir terpantau berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Kabut asap juga menurunkan jarak pandang secara drastis di berbagai sudut kota.
Sebagai bentuk mitigasi cepat, sejumlah sekolah, seperti SMA Negeri 3 Samarinda, telah resmi merumahkan siswanya sejak 15 hingga 16 Oktober 2026.
Secara terpisah Plt. Kepala Disdikbud Kalimantan Timur (Kaltim) Armin menegaskan langkah PJJ ini diambil sebagai langkah darurat demi melindungi keselamatan dan kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap karhutla.
Kebijakan untuk jenjang SMA/SMK/SLB tersebut diperkuat oleh Surat Edaran (SE) Plt. Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim Nomor 100.3.4/2461/Disdikbud.1a/SRK/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang menjadwalkan pelaksanaan PJJ tahap III selama tiga hari mulai 15 hingga 17 Oktober 2026.
Meskipun dialihkan ke rumah secara daring, Armin meminta para guru untuk tetap memastikan hak belajar siswa terpenuhi dengan memantau kehadiran siswa secara digital dan memanfaatkan metode evaluasi berkala yang kreatif serta berbasis digital (paperless) agar tidak membebani murid.
Sementara itu Eko Suprayetno menegaskan durasi PJJ sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitar sekolah. Pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD, BMKG, dan Dinas Kesehatan untuk memantau pergerakan titik api baru, termasuk yang muncul di Kutai Kartanegara dan kawasan Bukit Soeharto.
“Kalau hujan segera turun dan pembakaran lahan berhenti, kualitas udara kita akan lebih cepat membaik,” kata Eko.
Ia menambahkan sekolah di luar Palaran dan Sambutan juga diizinkan menerapkan PJJ tanpa harus menunggu surat edaran baru, asalkan memiliki data penunjang dan mengantongi rekomendasi dari puskesmas setempat. Sekolah kemudian wajib melaporkan kondisi tersebut ke Disdikbud untuk monitoring.
Untuk menjaga keselamatan bersama selama krisis kabut asap, pemerintah mengeluarkan sejumlah langkah antisipatif bagi sekolah dan masyarakat, yakni membatasi aktivitas luar ruangan bagi peserta didik dan pendidik, mengurangi masuknya asap ke dalam ruang kelas atau ruangan tertutup, serta wajib menggunakan masker jika mendesak harus beraktivitas di luar rumah.
Masyarakat juga diminta mewaspadai gejala awal gangguan kesehatan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, dan segera ke fasilitas kesehatan jika kondisi memburuk, serta meningkatkan pendampingan orang tua selama anak belajar di rumah.
Hingga Oktober 2026, kebijakan PJJ akibat dampak kabut asap karhutla telah dilaksanakan secara masif di beberapa kota/kabupaten di Kaltim.
Berikut daftar wilayah di Kaltim yang tercatat resmi menerapkan PJJ sepanjang Oktober 2026:
1. Kota Samarinda: Disdikbud Kota Samarinda menetapkan PJJ tahap III secara serentak mulai 15 hingga 17 Oktober 2026 bagi jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP. Sebelumnya, Samarinda juga sempat menerapkan PJJ parsial di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran.
2. Kota Balikpapan: Pemerintah Kota Balikpapan memberlakukan PJJ total selama tiga hari mulai 14 hingga 16 Oktober 2026 untuk jenjang SD dan SMP setelah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) masuk kategori tidak sehat.
3. Kabupaten Kutai Timur: Dinas Pendidikan Kutai Timur menghentikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dan menerapkan kembali PJJ daring mulai Selasa, 13 Oktober 2026, hingga batas waktu yang belum ditentukan.
4. Kabupaten Kutai Kartanegara: Menerapkan PJJ dengan sistem berbasis kecamatan (parsial), salah satunya di wilayah yang cukup pekat seperti Tenggarong.
5. Wilayah Lainnya (Sejak Akhir September - Awal Oktober): Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, serta Kecamatan Long Ikis di Kabupaten Paser juga sudah sempat mengaktifkan sistem belajar dari rumah menyesuaikan tingkat kepekatan asap di wilayah masing-masing.
Pewarta: ArumantoEditor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.