Samarinda (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Ramah Lanjut Usia.

"Kami melakukan harmonisasi untuk memastikan draf aturan memiliki landasan hukum yang selaras serta tidak tumpang tindih," kata Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Kaltim Masan Nurpian di Samarinda, Minggu.

Koordinasi harmonisasi produk hukum daerah tersebut digelar secara daring bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan DPRD Kota Balikpapan.

Evaluasi regulasi melibatkan sejumlah perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum.

"Melalui pengharmonisasian ini kami membedah setiap materi muatan pasal agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ujar Masan.

Menurut dia, penyelarasan norma dalam Raperda Kota Ramah Lanjut Usia menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola kota yang inklusif, aman, dan nyaman bagi warga lanjut usia.

Aturan tersebut bertujuan menjamin pemenuhan hak dasar warga lanjut usia, meliputi aksesibilitas fasilitas publik, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Kami memastikan setiap norma yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan faktual daerah serta memberikan kepastian hukum yang kuat," kata Masan.

Kanwil Kemenkum Kaltim terus memfasilitasi pendampingan perancangan peraturan perundang-undangan untuk melahirkan produk hukum daerah yang dapat diterapkan secara efektif.

Masan menekankan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan instansi pembina hukum menjadi kunci dalam menghasilkan regulasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Raperda Balikpapan Ramah Lansia diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen normatif, melainkan landasan operasional dalam meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia," ujarnya.

Perangkat daerah Kota Balikpapan didorong terus mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk menyempurnakan aspek teknis dan substansi rancangan peraturan daerah tersebut.

Melalui harmonisasi Raperda Ramah Lansia, Pemerintah Kota Balikpapan didorong memperkuat komitmen penyediaan ruang publik yang ramah lanjut usia guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

"Fasilitasi harmonisasi hukum merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dalam mengawal pembentukan dan pembaruan hukum daerah yang responsif," ucap Masan.
 



Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor : Helti Marini S

COPYRIGHT © ANTARA 2026