Samarinda (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaringan Pengaman Sosial guna memperkuat perlindungan masyarakat.
"Proses harmonisasi ini merupakan instrumen penting untuk memastikan norma hukum daerah selaras dengan sistem hukum nasional," kata Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian di Samarinda, Senin.
Rapat penyelarasan regulasi daerah tersebut diselenggarakan secara tatap muka bertempat di Ruang Rapat Mahakam Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim Samarinda.
Penelaahan secara komprehensif dan mendalam difokuskan pada rancangan regulasi jaring pengaman sosial sebagai landasan operasional pemberian bantuan sosial secara berkelanjutan.
"Penguatan payung hukum jaring pengaman sosial ini penting agar penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat rentan berjalan transparan dan tepat sasaran," ujar Masan.
Tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim mencermati setiap substansi materi muatan serta teknik penulisan hukum guna menghindari potensi timbulnya kekosongan hukum.
Harmonisasi regulasi daerah tersebut turut membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Mahakam Ulu.
"Sinergi bersama seluruh perangkat daerah Mahakam Ulu sangat dibutuhkan agar setiap rumusan pasal dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan," tutur Masan.
Kegiatan pembahasan hukum daerah ini dihadiri jajaran pimpinan Dinas Kesehatan guna memastikan integrasi aspek pelayanan medis dan rehabilitasi fisik korban.
Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Mahakam Ulu turut memberikan masukan teknis mengenai pola pendampingan serta mekanisme penyaluran bantuan sosial.
"Keterlibatan Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum Setda Mahakam Ulu menjadi kunci dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan regulasi daerah," kata Masan.
Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja juga dilibatkan guna memastikan kesiapan penegakan aturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum di tengah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan penyempurnaan rumusan pasal demi menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas.
"Kami berharap produk hukum yang diharmonisasi ini mampu memberikan kepastian hukum dan dampak manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga," ucap Masan.
Pewarta: Ahmad RifandiEditor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
