Pemprov Kaltim perkuat kapasitas hadapi bencana lewat penilaian IKD

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mematangkan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 guna memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kaltim.

Pelaksana harian, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano di Samarinda, Rabu, mengatakan pematangan dilakukan lewat Focus Group Discussion (FGD) penilaian IKD Kaltim 2026 di Aula Pusdalops BPBD Kaltim.

Menurut dia, kegiatan ini menjadi bagian dari pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) nasional

"Bencana merupakan urusan bersama, bukan hanya BPBD. Karena itu kami mohon dukungan pemangku kepentingan untuk mengisi kapasitas masing-masing melalui kuesioner yang telah disiapkan," ujar Tresna.

Ia menjelaskan pengisian data kapasitas oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya sangat penting.

"Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pengurangan risiko bencana, " kata Tresna.

Tresna mengungkapkan, berdasarkan pemetaan risiko, Provinsi Kaltim saat ini berada dalam kategori sedang, sehingga penguatan kapasitas daerah perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, lanjutnya, geografis Kaltim yang luas juga mendorong BPBD untuk memprioritaskan penguatan kapasitas masyarakat di tingkat lokal agar mampu menghadapi potensi bencana mandiri.

Adapun penilaian IKD Kaltim mencakup tujuh prioritas utama, di antaranya penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, serta sistem informasi, pendidikan, pelatihan, dan logistik.

Prioritas lainnya meliputi penanganan kawasan rawan bencana, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta pemulihan bencana.

Tresna menegaskan bahwa hasil koordinasi dan pengisian data ini nantinya menjadi bahan agenda bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 31 Agustus 2026, yang selanjutnya akan melalui proses validasi oleh BNPB di Kantor Gubernur Kaltim.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.