Kemenko Kumham Imipas minta kebijakan hukum daerah selaras program nasional

Samarinda (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengarahkan pelaksanaan kebijakan hukum di Kalimantan Timur agar selaras dengan program pembangunan nasional saat kunjungan kerja di Samarinda, Rabu.

"Pelaksanaan tugas di daerah harus diarahkan guna mendukung kebijakan pembangunan nasional secara inklusif, terintegrasi, dan selaras," kata Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R Andika Dwi Prasetya di Samarinda, Rabu.

Arahan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur yang berfokus pada sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas instansi penegak hukum di daerah.

Andika menegaskan penguatan koordinasi, penyamaan persepsi, dan komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah pusat memberikan dampak nyata di daerah.

"Oleh karena itu, sangat diperlukan penguatan koordinasi, penyamaan persepsi, serta komunikasi yang berkelanjutan agar setiap kebijakan pemerintah pusat berdampak nyata," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, kementerian juga memaparkan sekaligus mengevaluasi capaian Indeks Pembangunan Hukum pada tahun berjalan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus mengatakan kegiatan itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara kementerian dengan seluruh satuan kerja di daerah.

"Kegiatan kunjungan kerja ini menjadi momentum penting guna memperkuat sinergi antara Kemenko Kumham Imipas dengan seluruh satuan kerja daerah," katanya.

Ikmal menjelaskan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum Kalimantan Timur pada tahun sebelumnya mencapai skor 0,68 dengan kategori baik.

Menurut dia, penilaian indeks tersebut mencakup lima pilar, yakni budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan komunikasi hukum.

Ia menambahkan pilar budaya hukum menjadi penyumbang nilai tertinggi dengan skor 0,81 dan diharapkan dapat dipertahankan secara konsisten.

Ikmal menegaskan kantor wilayah akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan publik yang berkeadilan.

"Kanwil Kemenkum Kaltim siap berkolaborasi secara optimal, memperkuat kualitas layanan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi penilaian melalui langkah terukur," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.