Jadi bukan hanya DP3AKB yang bekerja. Semua OPD memiliki peran untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai kewenangannya masing-masing

Balikpapan (ANTARA) - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Kota Balikpapan jadi momentum memperkuat kerjasama antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemenuhan hak-hak anak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Nursyamsiarni D Larose, mengatakan setiap OPD memiliki peran sesuai tugas dan fungsinya untuk menghadirkan program yang berpihak kepada anak.

“Seluruh kegiatan dirangkaikan dalam momentum Hari Anak Nasional. Tidak hanya melalui satu kegiatan besar, tetapi diwujudkan dalam berbagai program tematik sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak,” ujarnya, Selasa.

Larose menjelaskan pembangunan ramah anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap sektor harus berkontribusi melalui layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penyediaan ruang publik yang aman, hingga program pemberdayaan keluarga.

“Jadi bukan hanya DP3AKB yang bekerja. Semua OPD memiliki peran untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai kewenangannya masing-masing,” paparnya.

Pendekatan lintas sektor tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mempertahankan predikat Kota Layak Anak.

“Komitmen ini harus terus dijaga. Kota Layak Anak tidak cukup hanya dengan memenuhi indikator administrasi, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari,” kata Larose.

Selain memperkuat sinergi antar-OPD, pemerintah juga membuka ruang partisipasi bagi anak melalui Forum Anak Kota Balikpapan. Wadah tersebut menjadi sarana bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan.

“Forum Anak menjadi representasi suara anak-anak Balikpapan. Mereka ikut menyampaikan gagasan dan harapan melalui forum-forum perencanaan pembangunan sehingga kebutuhan anak dapat menjadi perhatian pemerintah,” jelasnya.

Menurut Larose, Forum Anak tidak hanya berperan sebagai organisasi pendamping, tetapi juga mitra pemerintah dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi anak di sekolah maupun masyarakat.

“Mereka kami dorong untuk aktif mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Dengan begitu, suara anak benar-benar masuk dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan,” jelas Larose. 

DP3AKB berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan di Balikpapan semakin responsif terhadap kebutuhan anak.  Dengan sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan Forum Anak berjalan bersama, maka upaya mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak akan semakin kuat. (Adv Diskominfo Balikpapan) 



Pewarta: Novi Abdi
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026