Samarinda (ANTARA) - Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda menunjukkan progres signifikan dengan capaian fisik 80,26 persen. Proyek kawasan pendidikan terpadu ini ditargetkan mulai fungsional pada 20 Juni mendatang, jauh lebih cepat dari jadwal semula pada Agustus 2026.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Evry Biaktama Meliala, di Samarinda, Kamis,menyampaikan bahwa percepatan ini merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat.
"Saat ini kami melakukan percepatan pekerjaan dengan mengerahkan sekitar 800 tenaga kerja di lapangan. Targetnya, seluruh fasilitas utama dapat difungsikan sebelum penerimaan siswa baru pada akhir Juli nanti,” ujar Evry.
Sekolah Rakyat Samarinda dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama yang terdiri atas 24 bangunan. Kompleks ini meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, kantin, masjid, dapur umum, fasilitas olahraga, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Untuk jenjang SD, tersedia 18 ruang kelas dengan kapasitas tampung sekitar 540 siswa. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, kapasitas ratusan peserta didik telah disiapkan untuk memperoleh layanan pendidikan sekaligus pembinaan karakter.
Terkait kendala teknis kondisi lahan, terdapat titik lereng setinggi delapan meter yang rawan erosi dan longsor saat musim hujan. Penanganan lereng ini sempat terhambat karena adanya klaim kepemilikan lahan oleh warga di sekitar kawasan tersebut.
Namun, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa area tersebut merupakan aset resmi milik Pemkot Samarinda. Kepastian status hukum ini diperkuat oleh paparan dokumen dari Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kota Samarinda, Deny Wardana.
"Setelah verifikasi aset, lahan tersebut murni milik Pemkot Samarinda. Jadi tidak ada persoalan lagi, dan aktivitas warga yang tidak sesuai peruntukan di lokasi tersebut telah dihentikan,” tegas Wali Kota.
Dengan kejelasan hukum ini, proyek pengamanan lereng dapat segera dilanjutkan demi keselamatan di area sekolah.Selain fisik bangunan, Wali Kota menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Sosial (pengampu program), Kementerian PUPR (pelaksana fisik), dan Pemkot Samarinda yang akan mendukung operasional sekolah.
Menurut Andi Harun, kejelasan mengenai pengelolaan aset, mekanisme operasional, serta pemenuhan tenaga pendidik harus dipastikan sejak dini agar proses belajar mengajar langsung berjalan lancar setelah serah terima bangunan.
Kami ingin memastikan seluruh aspek siap sejak hari pertama. Yang terpenting, anak-anak kurang mampu di sini bisa langsung mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas,” tegas Andi Harun.
Lewat konsep berasrama ini, Sekolah Rakyat ditargetkan siap menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 dan menjadi pilar baru pemerataan kualitas SDM di Kota Tepian.
Pewarta: ArumantoEditor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
