Kaltim kembangkan model insentif dokter spesialis untuk pedalaman

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) kini tengah mengembangkan model insentif penugasan khusus guna memastikan pemerataan dokter spesialis hingga ke kawasan pedalaman.

"Riset ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif untuk menjawab tantangan distribusi dokter spesialis di daerah terpencil," kata Kepala BRIDA Kaltim Fitriansyah di Samarinda, Sabtu.

Upaya tersebut ditindaklanjuti melalui kolaborasi riset intensif yang melibatkan akademisi Universitas Mulawarman, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dan para periset daerah.

"Langkah kolaborasi ini bertujuan merumuskan skema insentif paling tepat sasaran agar ketersediaan tenaga medis berkualitas tidak hanya menumpuk pada kawasan perkotaan," ujar Fitriansyah.

Tim peneliti gabungan saat ini sedang menganalisis secara mendalam sejumlah variabel kunci yang meliputi beban kerja, lokasi penugasan, kelangkaan profesi, serta aksesibilitas fasilitas layanan.

"Kondisi sosial masyarakat di wilayah pelosok juga menjadi faktor penting yang wajib dimasukkan ke dalam indikator utama penyusunan rumusan kebijakan tersebut," kata Fitriansyah.

Dia menekankan bahwa penyusunan regulasi daerah yang berkeadilan ini mutlak memerlukan pendekatan berbasis data dan penguatan sinergi antarlembaga.

Baca juga: Dokter anak sarankan latihan puasa lewat tantangan seru

Proses kajian terus dimatangkan dengan cara memadukan pendekatan analisis teknis secara teoretis serta tinjauan langsung terhadap berbagai kendala riil di lapangan.

Selain fokus pada pemberian insentif finansial, pemerintah daerah turut mematangkan alternatif solusi jangka panjang seperti penyelenggaraan pendidikan spesialis berbasis kebutuhan lokal.

"Peningkatan kualitas infrastruktur fasilitas kesehatan di wilayah pelosok turut dinilai sebagai elemen mendasar yang tidak terpisahkan bagi keberhasilan penugasan khusus ini," ungkap Fitriansyah.

Untuk terus menyempurnakan rumusan kebijakan, lanjut dia, tim riset menjadikan praktik penanganan medis dari Provinsi Papua dan Kabupaten Natuna sebagai rujukan bahan pembanding utama.

Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem penugasan dokter spesialis di berbagai wilayah terpencil Pulau Jawa juga dilakukan guna menghasilkan rancangan regulasi paling relevan.

"Melalui penerapan rancangan model insentif yang lebih fleksibel dan adil ini, Pemerintah Kalimantan Timur optimistis krisis pelayanan kesehatan spesialis di daerah terluar dapat segera diselesaikan," demikian Fitriansyah.

Baca juga: Dokter jiwa paparkan penanganan stres berat guna cegah gangguan mental