Belanja pemerintah pusat di Kaltim Januari-Februari Rp1,69 triliun

Samarinda (ANTARA) - Belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Januari hingga Februari 2026 mencapai Rp1,69 triliun, didominasi oleh serapan pembangunan jalan dan jembatan terutama untuk jalan tol pendukung infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Nilai sebesar Rp1,60 triliun ini sama dengan terealisasi sebesar 8,92 persen dari total pagu anggaran yang sebesar 18,91 triliun pada 2026," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Tjahjo Purnomo di Samarinda, Senin.

Sedangkan dominasi belanja modal berupa pembangunan jalan bebas hambatan dukungan infrastruktur IKN tersebut dengan serapan sebesar Rp810 miliar, atau sebesar 7,57 persen dari total pagu untuk pembangunan IKN.

Belanja lainnya yang terus bergerak hingga kini adalah untuk pembangunan pada kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Ia melanjutkan, pagu belanja pemerintah pusat di Kaltim yang sebesar 18,91 triliun pada 2026 ini mengalami sedikit penurunan ketimbang pagu 2025 yang sebesar Rp24,41 triliun.

Realisasi serapan lainnya adalah untuk belanja pegawai yang tercatat Rp610 miliar, atau sebesar 14,25 persen dari pagu. Sementara untuk belanja barang terealisasi Rp250 miliar, atau sebesar 6,69 persen dari total pagu.

"Sedangkan untuk belanja bantuan sosial, hingga saat ini alokasi pagunya belum ditetapkan, kemudian belanja fungsi pemerintahan 2026 didominasi penyaluran sektor pelayanan umum senilai Rp3,4 triliun. Disusul belanja fungsi ekonomi sebesar Rp970 miliar, meningkat 1.367 persen (yoy)," katanya.

Ia melanjutkan, untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD) sejak Januari hingga 28 Februari 2026 menunjukkan peningkatan persentase, yakni terealisasi sebesar 6,59 persen (yoy), dengan total penyaluran mencapai Rp3,35 triliun.

Kemudian untuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik tumbuh positif, sedangkan dana bagi hasil (DBH) turun hingga 74,67 persen sebagai akibat dinamika kebijakan fiskal nasional dan penyesuaian alokasi berbasis kapasitas fiskal daerah.

Tjahjo juga mengatakan, untuk pagu belanja negara dari APBN regional Kaltim 2026 sebesar Rp40,99 triliun, dengan realisasi mencapai Rp5,04 triliun atau 12,30 persen hingga Februari.